KEGAGALAN PEMBANGUNAN DI NEGARA DUNIA KETIGA (Analisis Pembangunan di Indonesia sebagai Negara Dunia Ketiga)

[M.Saichudin][[1]]

Forum Komunikasi Mahasiswa Alumni MA.Arrosyaad (FKM AL-MARSYA)

Email : m.saichudin1@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan di negara-negara dunia ketiga memiliki hubungan erat dengan sejarah Marshall Plan yang dijalankan Amerika Serikat paska Perang Dunia II. Paska Perang Dunia II telah melahirkan negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Negara Dunia Ketiga). Negara-negara tersebut sedang mencari model-model pembangunan yang hendak digunakan sebagai contoh untuk membangun ekonominya dan sebagai usaha mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya. Negara dunia ketiga memulai program pembangunan dengan menerapkan model pembangunan negara maju. Pada tahun 1960-an, perpektif modernisasi menjadi trend pembangunan negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Namun, sebagian besar negara dunia ketiga yang menjalin hubungan dengan Negara Maju, dalam proses pembangunan negaranya banyak mengalami kegagalan. Keterbelakangan dan kegagalan pembangungan di negara dunia ketiga disinyalir disebabkan oleh proses pembangunannya banyak melakukan kontak dengan negara maju. Kegagalan negara dunia ketiga dalam pembangunan adalah sebagai bentuk relasi yang timpang antara negara dunia ketiga dengan negara maju, yang akhirnya menyebabkan ketergantungan bagi salah satu pihak yang kurang memiliki power (Subordinat). Andre Gunder Frank (1969) menjelaskan Keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga dengan model eksploitasi Satelit-Metropolis (a metropilis-stellite model). Hubungan Satelit-Metropolis ini terjadi ketika negara maju (negara barat) membangun industri dan kota-kota di negara dunia ketiga dengan maksud untuk memfasilitasi proses pengambilan surplus ekonomi untuk negara barat. Relasi antara negara dunia ketiga dengan negara maju pada akhirnya telah menciptakan pengambilalihan surplus ekonomi dari negara dunia ketiga untuk negara barat, yang akhirnya menciptakan ketergantungan dan kegagalan pembangunan di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia.

Kata Kunci : Pembangunan, marshall-plan, modernisasi, ketergantungan

I.  PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang Masalah

Masalah pembangunan yang dihadapi Negara Dunia Ketiga menjadi isu menarik dan perdebatan panjang dikalangan ahli/teoritisi pembangunan. Berbagai masalah yang mengiringi proses pembangunan Negara-Negara Dunia Ketiga, menimbulkan pertanyaan besar berkaitan dengan faktor penyebab dan dampak pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat Negara Dunia Ketiga.

Arah dan model pembangunan di Negara-negara Barat dan Negara Dunia Ketiga (negara-negara yang sedang berkembang), tidak bisa dilepaskan dari sejarah marshall plan yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan. Munculnya Amerika Seriat (AS) sebagai kekuatan yang dominan di dunia, yang menjadi pemimin dunia sejak pelaksaan marshall plan, telah mengambil peran sebagai pengendali percaturan dunia sejak tahun 1950an, pasca Perang Dunia II (Suwarsono, 1994).

Peran Amerika dalam projek marshall plan telah mendorong kebangkitan negara-negara barat paska krisis setelah Perang Duia ke II. Bantuan AS untuk membangun kembali perekonomian negara-negara Barat, telah menjadikan negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman mampu bangkit dari keterpurukan. Namun jika melihat hasil dari pembangunan yang terjadi di negara Negara Dunia Ketiga adalah sebaliknya. Pemabangunan bukannya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mendorong Negara Dunia Ketiga bangkit paska Kemerdekaan, tetapi malah menciptakan pemiskinan masyarakat. Negara dunia ketiga (negara berkembang) yang dikenal sebagai negara miskin dan terbelakang ternyata belum sepenuhnya berhasil dalam program pembangunannya. Hal ini mengindikasikan bahwa model pembangunan yang diterapkan dari model pembangunan negara maju (negara barat) tidak sepenuhnya cocok diterapkan di negara Negara Dunia Ketiga.

Kemiskinan yang menimpa Negara Dunia Ketiga sebagai masalah pembangunan menciptakan beberapa hipotesis dari ilmuan sosial. Secara umum, ada dua pandangan kelompok ilmuan yang kontra pendapat yang kemudian menciptakan dua teori pembangunan dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Kelompok ilmuan yang pertama menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di Negara Dunia Ketiga lebih disebabkan oleh faktor-faktor internal, faktor dalam negeri negara yang bersangkutan. Sementara kelompok ilmuan kedua menjelaskan sebaliknya, bahwa kemiskinan di Negara Dunia Ketiga lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Kemiskinan dimaknai sebagai akibat bekerjanya kekuatan-kekatan dari luar yang menyebabkan negara yang bersangkutan gagal melakukan pembangunan. Menurut Kelompok ilmuan kedua ini, proses pemiskinan Negara Dunia Ketiga disinyalir disebabkan karena Negara Dunia Ketiga dalam proses pembangunannya banyak melakukan kontak dengan negara maju (Martono, 2012:55-56).

Terlepas dari dua pandangan kelompok ilmuan mengenai kemiskinan di negara dunia ketiga, yang lebih penting adalah bahwa hampir disemua Negara Dunia Ketiga memiliki permasalahan yang sama sebagai dampak pembangunan yang dijalankannya. Kegagalan pembangunan dan kemiskinan negara dunia ketiga menjadi bencana besar yang perlu perhatian khusus untuk menanggulanginya. Intervensi Amerika Serikat (AS) sebagai pemimpin dunia sejak pelaksaan marshal plan dalam faktanya tidak bisa mendorong kebangkitan Negara Dunia Ketiga.

Seperti halnya Indonesia, pembangunan negara yang juga mendapat intervensi AS dalam pelaksanaan Marshall Plan, sepenuhnya masih belum menemui hasil yang memuaskan. Model pembangunan Indonesia yang juga dipengaruhi oleh model pembangunan negara barat, telah menciptakan berbagai permasalahan baru. Permasalahan itu misalnya kemiskinan, semakin lebarnya kesenjangan antara orang-orang kaya dan miskin, masalah spasial dan perumahan, involusi pertanian, meningkatnya konsumerisme, dan lunturnya nilai dan moral tradisional.

Model pembangunan yang menganut perspektif modernisasi telah menciptakan perubahan di berbagai sendi kehidupan masyarakat. Pembangunan Industri dan pabrik-pabrik telah merubah pola hidup masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya bekerja disektor agraris berbondong-bondong bekerja sebagai buruh pabrik di perkotaan. Selain itu perkembangan industri semakin meluas dan menciptakan involusi pertanian. Tanah-tanah pertanian yang produktif harus semakin menyempit bahkan hilang akibat pembangunan industri atau pabrik.

Model pembangunan di Indonesia yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi memberi dampak besar bagi kemakmuran masyarakat. Program pembangunan yang dijalankan pemerintah Soeharto secara makro dapat dikatakan berhasil karena terjadi pertumbuhan ekonomi. Namun jika dilihat secara mikro, pembangunan telah mnciptakan kesenjangan sosial yaitu kesenjangan pendapatan yang besar diantara masyarakat. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi telah membuat masyarakat yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Pada tahun 1968 Indonesia pernah menjadi salah satu negara yang paling miskin di dunia, dengan pendapatan perkapita hanya 50 dolar AS. Pada tahun 1870, 60 persen, atau 70 juta penduduk Indonesia Hidup dalam kemiskinan absolut. Sehingga kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan penting berkaitan dengan pembangunan.

1.2.R umusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di ambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1.      Bagaimana perjalanan pembangunan di Indonesia sebagai Negara Dunia Ketiga?

2.      Mengapa pembangunan di Negara Dunia Ketiga tidak bisa berhasil seperti di Negara-negara maju (negara barat)?

3.      Bagaimana teori ketergantungan menjelaskan masalah pembangunan di Negara Dunia Ketiga?

1.3.Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab beberapa rumusan masalah yaitu sebai berikut:

1.      Untuk mengetahui perjalanan pembangunan di Indonesia sebagi Negara Dunia Ketiga

2.      Untuk mengetahui mengapa pembangunan di Negara Dunia Ketiga tidak bisa berhasil seperti di Negara-negara maju (negara barat)

3.      Untuk mengetahui bagaimana teori ketergantungan menjelaskan masalah pembangunan di Negara Dunia Ketiga

1.4. Manfaat

1.      Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam kajian Sosiologi Pembangunan

2.      Dapat memberikan wawasan tambahan bagi kalangan akademisi khususnya para mahasiswa yang konsen dalam isu-isu Pembangunan di Negara Dunia Ketiga.

3.      Bagi pemerintah, dapat memberikan masukan pengetahuan tentang isu Pembanggunan Negara Dunia Ketiga dalam biangkaian Social History, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan.

II.  PEMBAHASAN

2.1. Pembangunan di Negara-Negara Dunia Ketiga

Sejarah pembangunan yang berjalan di Negara-Negara Dunia Ketiga memiliki hubungan erat dengan sejarah Marshall Plan yang dijalankan Amerika Serikat paska Perang Dunia II. Disisi lain, paska Perang Dunia II juga telah melahirkan negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang sebelumnya menjadi negara jajahan Negara-negara Eropa. Negara merdeka baru tersebut secara serempak sedang mencari model-model pembangunan yang hendak digunakan sebagai contoh untuk membangun ekonominya dan sebagai usaha mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya. Negara-negara baru merdeka tersebut merupakan negara yang disebut sebagai Negara Dunia Ketiga.

Pada saat yang hampir bersamaan, juga terjadi perluasaan gerakan Komunisme sedunia yang dipelopori oleh Uni Soviet. Paska Perang Dunia II, Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya mulai Eropa Timur hingga Asia yaitu Cina dan Korea. Hal ini menciptakan dua arus Besar yang saling berusaha mencari pengaruh di dunia yaitu, Amerika Serikat dengan Kapitalismenya dari Barat, dan Uni Soviet dengan Komunisme-nya dari Timur. Ketika Uni Soviet telah berhasil Memperluas pengaruhnya hingga Eropa Timur dan Asia (Cina dan Korea), membuat Amerika Serikat juga mencari pengaruh politiknya ke belahan dunia lain, selain Eropa Barat. Upaya yang dijalankan Amerika ini sebagai bentuk pembendungan penyebaran Ideologi komunisme Uni Soviet (Suwarsono, 2006).

Sehingga ketika mulai lahir Negara-Negara Merdeka Baru, Amerika Serikat mengambil langkah untuk membantu membangun ekonomi dan kestabilan politik negara-negara Dunia Ketiga tersebut. Langkah Amerika Serikat tersebut sebagai upaya menghindari kemungkinan jatuhnya negara yang baru merdeka ke pangkuan Uni Soviet. Kekhawatiran AS terhadap usaha Unisoviet memperluas pengaruh Ideologi Komunis, membuat AS pada masa paska Perang Dunia II menaruh perhatian lebih pada persoalan pembangunan Negara Dunia Ketiga.

Pembangunan di Negara-negara Dunia Ketiga menjadi terpengaruh oleh diskursus politik Amerika Serikat. Program pembangunan di Negara-negara Dunia Ketiga mendapat kawalan dari Amerika Serikat dengan perpektif modernisasi. Pada tahun 1960-an, perpektif modernisasi ini menjadi trend pembangunan negara Dunia Ketiga. Dengan bantuan dana dari Amerika Serikat dan Negara barat lainnya, menjadikan Negara Dunia Ketiga memulai program pembangunan dengan menerapkan model pembangunan negara maju.

Bantuan dana dari Amerika Serikat mendapat sambutan positif ketika itu, sebagai upaya untuk mempermudah pembangunan ekonomi negara dunia Ketiga. Bantuan dana dari Negara Barat terwujut dalam bentuk hutang Luar Negeri yang harus dibayarkan kembali setelah Negara Dunia Ketiga berhasil dalam mengembangkan ekonomi negaranya. Selain bantuan dalam bentuk Hutang Luar Negari, Negara Barat juga memberikan bantuan berupa Investasi Asing.

Proses tersebut diawali dengan adanya pemodal asing yang melakukan invesasi ke negara-negara Dunia Ketiga, yang diharapkan akan mampu mendorong peningkatan pendapatan nasional dan memberi efek positif kepada perkembangan ekonomi nasional. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, Negara Maju ternyata mengambil keuntungan dari Negara-negara Dunia Ketiga. Hal ini terlihat dari dua fenomena yaitu: Pertama  bahwa kenaikan pendapatan nasional tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Negara Dunia Ketiga, namun hanya segelintir pihak yang memperoleh keuntungan dari hasil eksploitasi. Kedua, efek ekonomi yang timbul justru telah menggeser orientasi rakyat baik dalam bertransaksi (yaitu dari hubungan paternalistik bergeser menjadi ketergantungan kepada mekanisme pasar yang kapitalistik) maupun dalam produksi pemasaran (yaitu dari usaha mencukupi kebutuhan dalam negeri kepada pemenuhan pasar luar negeri). Hal ini menyebabkan pasar ekonomi Negara Dunia ketiga terikat langsung oleh mekanisme ekonomi global.

Program Pembangunan negara dunia ketiga dalam perjalanannya tidaklah seperti yang diharapkan sebelumnya. Tujuan dari pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Negara Dunia Ketiga ternyata tidak berhasil. Penerapan model pembangunan dari negara maju dengan perpektif modernisasi, tidak lantas mampu mengantarkan Negara-Negara Dunia Ketiga menjadi Negara Maju.

Hampir sebagian Negara Dunia Ketiga yang menjalin hubungan dengan Negara Maju dalam proses pembangunan negaranya banyak mengalami kegagalan. Kegagalan pembangunan di Negara-negara Dunia Ketiga pada akhirnya menciptakan pertanyaan besar bagi ahli sosial untuk mencari sebab-sebab kegagalan tersebut. ada dua kubu ilmuan yang saling bertolak pendapat dalam menjelaskan kegagalan dan keterbelakangan yang dialami Negara Dunia Ketiga. Kelompok Pertama menyatakan bahwa keterbelakangan dan kegagalan pembangunan di Negara Dunia Ketiga lebih disebabkan oleh Faktor-faktor dari dalam negara yang bersangkutan. Sementara Kelompok Ilmuan kedua menyatakan sebaliknya, bahwa keterbelakangan dan kegagalan pembangungan di Negara Dunia Ketiga lebih disebabkan oleh faktor Eksternal. Kemiskinan dan kegagalan pembangunan negara Dunia Ketiga adalah sebagai akibat dari bekerjanya kekuatan-kekuatan dari luar. Pemiskinan negara Dunia Ketiga disinyalir disebabkan karena Negara Dunia Ketiga dalam Proses pembangunannya banyak melakukan kontak dengan negara maju.

2.2. Perjalanan Pembangunan di Indonesia sebagai Negara Dunia Ketiga

Setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, bangasa Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah  yang harus segera diselesaikan. Transisi pemindahan kekuasaan dari pemerintah Hindia-Belanda ke pemerintah Indonesia, membuat keadaan pemerintahan ketika itu berada pada posisi yang tidak stabil. Pembangunan menjadi isu penting saat itu yang harus segera dilaksanakan.

Suasana negara yang masih rawan terjadi peperangan, membuat upaya pemerintah Indonesia dalam pembangunan bangsa menemui banyak kendala. Beberapa kasus pemberontakan seperti peristiwa G30S dan konflik sosial lain, menjadikan perjalanan pembangunan negara semakin sulit. Sehingga masa pemerintahan Soekarno (Presiden pertama RI) mendapatkan tantangan besar dalam upaya pembangunan, karena kondisi negara yang masih tidak stabil paska merdeka.

Titik balik Indonesia dalam pembangunan yaitu dimulai tahun 1966, dua dekade setelah kemerdekaan. Pemerintahan baru Presiden Soeharto menerapkan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang pragmatis. Sasaran utama program pembangunan ketika itu yaitu penurunan tingkat inflasi, penyedian bahan pangan dan pakaian untuk seluruh penduduk, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekspor (Nitisastro, 1993; dalam Salim, 2010:204). Setelah keberhasilan dari sasaran pembangunan tersebut, dilanjutkan dengan program pembangunan Jangka panjang selama 25 tahun. Pembangunan jangka panjang tersebut dilaksanakan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima tahunan (Repelita).

Sasaran pokok dari pembangunan jangka panjang pada pemerintahan Soeharto yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan. Ketiga aspek pembanguan itu bersifat saling melengkapi, dimana stabilitas politik dan ekonomi akan mendukung pertumbuhan, dan selanjutnya akan menciptakan pemerataan ekonomi. Ketiga konsep ini secara logika memang benar dan dapat mendorong perkembangan Negara. Namun dalam pelaksanaannya, tidaklah sepenuhnya sesuai.

Pembangunan yang dijalankan pemerintah Soeharto melalui program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan angka panjang, memeng jika dilihat secara makro bisa dikatakan berhasil. Namun ketika pembangunan dilihat secara mikro belum lah berhasil sepenuhnya. Model pembangunan yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi ternyata telah menciptakan kesenjangan pendapatan yang semakn besar.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan Soeharto sangat dipengaruhi oleh Mazhab pembangunan yang menjadi trend ketika itu. Model pembangunan yang dipilih ketika itu yaitu pembangunan dengan perspektif modernisasi. Model pembangunan yang diterapkan pada pemerintahan Soeharto memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Marshall Plan. Dimana banyak Negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia pada tahun 1960an menganut model pembangunan yang diadopsi dari model pembangunan negara maju (negara barat).

Program pembangunan yang dijalankan negara Indonesia dan juga negara Dunia Ketiga lainnya, mendapat banyak pengaruh dari Negara Barat khususnya Amerika Serikat. Periode tahun 1960 hingga 1970an banyak negara dunia ketiga yang mendapat bantuan dana dari negara barat untuk membangun negaranya. Program pembangunan yang dibiayai negara barat tesebut menjadikan negara Dunia Ketiga mampu membangun Industri-Industri sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi. Pembangunan Industri dinegara Indonesia dan Negara Dunia Ketiga adalah wujut dari pengaruh barat dalam perpektif modernisasi.

Pada tahun 1960 tersebut, pembangunan yang mengacu perpektif modernisasi menekankan pada pertumbuhan industrial sebagai kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembanguan dengan perpektif ini dipengaruhi oleh fungsionalisme (fungsionalism) dan menganggap perubahan industrial sebagai hal yang menguntungkan secara umum (Abercrombie dkk, 2010:539). Sehingga Perpektif modernisasi menjadi kiblat pembangunan bagi banyak negara dunia ketiga, termasuk Indonesia.

Pembangunan dengan perpektif modernisasi menekankan kepada pembagunan Industri dengan teknologi maju. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dikejar melalui pembangunan industri-industri, merupakan gaya dari pembangunan negara-negara maju. Dengan penerapan perpektif modernisasi ini, menjadikan pertumbuhan Industri di Indonesia yang sangat pesat. Dalam kurun waktu yang tidak terlampau lama, banyak industri ataupun pabrik-pabrik yang tumbuh menjamur.

Pembangunan Industri Indonesia memang melaju dengan cepat karena didorong oleh peluang ekspor barang industri yang semakin bagus. Namun Kemajuan yang sangat pesat dibidang Industri telah menimbulkan permasalah dipedesaan, sebab dipedesaan tinggal lebih dari 70% penduduk Indonesia (tahun 1985 jumlahnya lebih dari 120 juta jiwa atau sekitar 74,15% penduduk Indonesia). Hal ini karena kemajuan pembangunan Industri berarti pembangunan perkotaan dan sekitarnya. Dilain pihak juga berarti pembangunan bidang perdagangan, jasa, dan keuangan. Sementara disisi lain inflasi juga selalu mengancam (Kasiyanto,1994:277).

Perkembangan daerah perkotaan yang didorong oleh pembangunan industri di era pemerintahan Soeharto selain menciptakan pertumbuhan ekonomi, juga menciptakan pemasalahan lain. Permasalahn tersebut yaitu urbanisasi yang tinggi, pengangguran, masalah spasial kota dan pemukiman, kemiskinan perkotaan dan lain sebagainya. Selain itu, Model pembangunan dengan perspektif modernisasi yang diadopsi Indonesia dari negara maju, telah membuat perubahan besar dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut dilihat dari segi peningkatan diferensiasi sosial dan struktur.

Munculnya industrialisasi sebagai salah satu proyek pembangunan negara indonesia menuju ke tingkat perekonomian maju, juga telah berdampak besar pada perubahan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tumbuhnya industri-industri di beberapa wilayah Indonesia telah banyak mengubah pola kehidupan masyaraka pedesaan. Karena untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik membutuhkan penguasaan dan penggunaan teknologi yang lebih maju, maka hal ini menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi negara. Oleh karenanya pada situasi pembangunan ekonomi negara, teknologi tidak lepas dari prioritas utama dalam membangun bangsa. Dan bentuk mata pencaharian yang berkaitan erat dengan teknologi adalah perindustrian. Untuk itu usaha untuk memajukan industri demi menciptakan kemakmuran tak lepas dari penguasaan atas teknologi maju.

Pembanguan industri pada dasarnya adalah sebagai ussaha yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembanguan industri selain dilakukan dalam berbagai tingkatan, juga dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia. Hal ini menyebabkan daerah yang dulunya tidak mengenal industri sebagai lapangan pekerjaan, sekarang mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi daerah industri dengan segala akibatnya, baik positif maupun negatif. Dan tumbuhnya indutri-industri tersebut pada akhirnya akan membawa perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ahimsa Putra Dkk, mengenai perubahan pola kehidupan masyarakat akibat pertumbuhan industri di daerah Yogyakarta, menyimpulkan bahwa munculnya industri-industri di daerah Yogyakarta telah berdampak pada perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya yaitu; beekerjanya penduduk Purwomartani di Pabrik Genting telah menciptakan perubahan prilaku masyarakat daerah tersebut. Perubahan prilaku yang dapat diamati yaitu perubahan pola konsumsi di kalangan remaja/gadis-gadis. Mereka memiliki pola hidup yang semakin konsumtif, dimana ketika telah bekerja di pabrik mereka menjadi mampu membeli pakaian-pakain baru (kebiasaan Shoping), bisa berdandan, dan juga sering mencari hiburan dengan ber-rekreasi atu menonton film. Hal seperti itu telah menunjukkan bahwa industrialisasi mendorong terhadap perubahan sosial di masyarakat (Ahimsa, 1990:327).

Pertumbuhan Industri yang mulai gencar bahkan menjangkau wilayah pedesaan pada akhirnya akan membawa pengaruh yang bermacam-macam. Proses industrialisasi akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada tanah sebagai modal utama dalam pertanian tentu memiliki kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat industri. Dan tumbuhnya industri di wilayah mereka tentu akan merubah pola tingkah laku, pranata sosial, serta sistem budaya mereka.

2.3.Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pembangunan di Negara Dunia Ketiga

Hampir sebagian Negara Dunia Ketiga yang menjalin hubungan dengan Negara Maju dalam proses pembangunan negaranya banyak mengalami kegagalan. Kegagalan pembangunan di Negara-negara Dunia Ketiga pada akhirnya menciptakan pertanyaan besar bagi ahli sosial untuk mencari sebab-sebab kegagalan tersebut. ada dua kubu ilmuan yang saling bertolak pendapat dalam menjelaskan kegagalan dan keterbelakangan yang dialami Negara Dunia Ketiga. Kelompok Pertama menyatakan bahwa keterbelakangan dan kegagalan pembangunan di Negara Dunia Ketiga lebih disebabkan oleh Faktor-faktor dari dalam negara yang bersangkutan. Sementara Kelompok Ilmuan kedua menyatakan sebaliknya, bahwa keterbelakangan dan kegagalan pembangungan di Negara Dunia Ketiga lebih disebabkan oleh faktor Eksternal. Kemiskinan dan kegagalan pembangunan negara Dunia Ketiga adalah sebagai akibat dari bekerjanya kekuatan-kekuatan dari luar. Pemiskinan negara Dunia Ketiga disinyalir disebabkan karena Negara Dunia Ketiga dalam Proses pembangunannya banyak melakukan kontak dengan negara maju.

Negara Dunia Ketiga yang  menerapkan model pembangunan dengan perpektif modernisasi sebelumnya memiliki optimisme yang tinggi. Kemajuan negara Amerika Serikat dan negar Barat lainnya dengan Perpektif Modernisasi melalui Kapitalisme, sebelumnya dilihat secara positif sebagai contoh dan sumber inspirasi kemajuan ekonomi, politik dan kebudayaan dunia. Namun kini dianggap secara sinis sebagai penindas dan agen penyebab utama kemiskinan yang terjadi disebagian besar Negara Dunia Ketiga (Suwarsono, 2006:90-91)

III.        INTERPRETASI TEORITIK

3.1. Teori Ketergantungan dalam Menjelaskan Kegagalan  Pembangunan  di  Negara Dunia Ketiga

Awal mula lahirnya Teori Ketergantungan adalah sebagai alternatif teori dari kelemahan teori modernisasi yang muncul lebih awal. Teori ketergantungan lahir lebih sebagai antitesis dari teori modernisasi. Teori ketergantungan yang juga sering disebut sebagai teori Dependensi memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dan bertolak belakang dari teori modernisasi. Jika teori modernisasi melihat permasalahan pembangunan lebih banyak dari sudut pandang dan kepentingan negara maju, maka Teori Ketergantungan adalah sebaliknya, yaitu menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan Negara Dunia Ketiga.

Perspektif Teori Ketergantungan (Dependensi) pertama kali muncul di Amerika Latin. Pada awal kelahirannya, teori ini lebih merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Amerika Latin (United Nation Economic Commission For Latin America/ECLA/KEPBBAL) pada awal tahun 1960-an (Bodenheimer, 1973; dalam Suwarsono, 2006:89).

Disamping itu, Lahirnya teori Ketergantungan (Dependensi) juga dipengaruhi dan merupakan jawaban atas krisis teori Marxis Ortodokx di Amerika Latin. Menurut pandangan Marxis Ortodoks, Amerika latin harus melalui tahapan recolusi Industri “Borjuis” sebelum melalui revolusi sosialis proletar. Namun dengan adanya Revolusi Republik Rakyat Cina (RRC) tahun 149 dan revolusi Kuba pada tahun 1950-an, mengajarkan kaum cendikiawan bahwa Negara Dunia Ketiga tidak Harus selalu mengikuti Tahapan-tahapan perkembangan tersebut (Suwarsono, 2006:90)

Teori Ketergantungan mulai menyebar luas keberbagai belahan Amerika Utara pada akhir tahun 1960-an.dan segera stelah itu, pengaruh teori Ketergantungan juga menyebar luas keberbagai belahan dunia termasuk ke Negara Dunia Ketiga. Kemunculan Teori Ketergantungan telah menggulingkan asumsi-asumsi pokok perpektif teori Modernisasi yang populer sebelum tahun 1960-an. Teori modernisasi yang sebelumnya menjadi kiblat banyak ahli/ilmuan sosial, politik dan ekonomi, mulai kehilangan kepercayaannya pada tahun 1970-an. Amerika, yang  menerapkan model pembangunan Kapitalisme dan sebelumnya dilihat secara positif sebagai contoh dan sumber inspirasi kemajuan ekonomi, politik dan kebudayaan dunia, kini dianggap secara sinis sebagai penindas dan agen penyebab utama kemiskinan yang terjadi disebagian besar Negara Dunia Ketiga (Suwarsono, 2006:90-91)

Teori ketergantungan (dependensi) menjelaskan bahwa kegagalan pembangunan dan kemiskinan yang dialami negara-negara dunia ketiga, adalah lebih karena faktor eksternal. Bukan seperti pandangan sebelumnya dari teori modernisasi yang menyatakan bahwa kemiskinan yang terjadi di Negara Dunia Ketiga disebabkan oleh fakor internal negara yang bersangkutan. Sebaliknya. Teori Ketergantungan menyatakan bahwa kemiskinan dan kegagalan pembangunan Negara Dunia ketiga sebagai akibat bekerjanya faktor eksternal sebagi kekuatan-kekuatan diluar yang menyebabkan negara yang bersangkutan gagal dalam melakukan pembangunan. Pemiskinan dan kegagalan Pembangunan Negara Dunia Ketiga disebabkan karena Negara Dunia Ketiga dalam Proses Pebangunannya Banyak melakukan kontak dengan negara Maju (negara barat).

Kontak Negara-Negara Dunia Ketiga dengan Negara Maju inilah yang menyebabkan Ketergantungan Negara Dunia Ketiga dan membuat negara tersebut gagal dalam pembangunan. Ketergantungan dan kegagalan Negara Dunia Ketiga dalam pembangunan, jika dijelaskan dengan teori ketergantungan adalah sebagai bentuk relasi yang timpang antara Negara Dunia Ketiga dengan negara maju yang akhirnya menyebabkan ketergantungan bagi salah satu pihak yang kurang memiliki power (Subordinat). Negara Maju dalam hal ini sebagai negara yang Dominan (superordinat) sementara Negara Dunia Ketiga adalah sebagai negara yang tidak dominan (subordinat). Relasi yang timpang itu membuat Negara maju sebagai negara yang memiliki power besar bisa menguasai negara Dunia Ketiga sebagai negara yang tidak  memiliki power dan memiliki ketergantungan.

Teori Ketergantungan banyak dipengaruhi oleh Teori Marx. Marx melihat adanya dua kelas yang memiliki posisi yang berbeda, yang satu menguasai yang lain. Kelas proletar dikuasai kelas borjuais menyebabkan kelas Proletar mejadi tergantung dengan kelas borjuis yang memiliki modal yang kuat (Martono, 2010:64). Dikotomi posisi antara kaum proletar dan borjuis yang menyebabkan salah satu pihak (kaum proletar) menjadi tergantung kepada pihak lain (kaum borjuis), selanjutnya digunakan untuk menjelaskan relasi yang terjadi antara negara maju dengan Negara Dunia Ketiga. Hubungan antara Negara Dunia Ketiga dalam Proses Pebangunannya yang banyak melakukan kontak dengan negara Maju, telah mengakibatkan Ketergantungan bagi Negara-Negara Dunia Ketiga.

Menurut Teori Ketergantungan, Kemiskinan yang terjadi di sebagian besar Negara Dunia Ketiga yang mengkhususkan pada sektor produksi pertaian adalah akibat dari strutur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif. Dimana negara yang kuat (negara barat) melakukan eksploitasi terhadap negara yang lemah (Negara Dunia Ketiga). Selanjutnya, Surplus yang diperoleh Negara Dunia Ketiga diambil alih ke Negara-negara Maju (Salim, 2002; dalam Martono, 2006:65).

Menurut P.Baran (1957), perkembangan ekonomi dalam masyarakat industri barat tergantung pada pengambilalihan surplus ekonomi dari masyarakat luar negeri. Sementara keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga disebabkan oleh parahnya ketergantungan pada produksi primer yang berorientasi ekspor yaitu produk pertanian dan mineral (Abercrombie dkk, 2010:140-141).

Andre Gunder Frank (1969) menjelaskan Keterbelakangan (Underdevelopment) di Negara-Negara Dunia Ketiga dengan model eksploitasi Satelit-Metropolis (a metropilis-stellite model). Model Satelit-Metropolis dari Frank ini digunakannya untuk menjelaskan bagaimana mekanisme ketergantungan dan keterbelakangan Negara Dunia Ketiga terwujud (Suwarsono, 2006: 96). Keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga berkaitan erat dengan jaringan eksploitasi global antara masyarakat metropolis dan masyarakat satelit. Dalam hal ini, relasi antara negara maju dan negara Dunia Ketiga dapat dilihat sebagai model Satelit-Metropolis, dimana Negara maju merupakan masyarakat metropolis dan negara Dunia Ketiga adalah masyarakat satelit. Hubungan Satelit-Metropolis ini terjadi ketika negara maju (negara barat) membangun industri dan kota-kota di negara Dunia Ketiga dengan maksud untuk memfasilitasi proses pengambilan surplus ekonomi untuk negara barat. Menurut Frank, kota-kota di Negara Dunia Ketiga ini menjadi satelit bagi metropolis di Barat.

Menurut Frank mengenai konsep Satelit-Metropolis (Pusat/pinggiran), pusat mengacu pada kekuatan ekonomi dalam organisasi produksi dan distribusi global. Dalam perpektif teori ketergantungan, ekonomi global dipandang sebagai hierarki pusat-pusat ekonomi yang menyerap surplus ekonomi diwilayah pinggiran yang subordinat melalui penataan militer, politik, dan perdagangan (Abercrombie dkk, 2010:67). Dalam hal ini, negara-negara Barat merupakan negara yang berperan sebagai centre (negara pusat/metropolis). Kemajuan industri wilayah pusat telah mengantarkan keterpurukan wilayah pinggiran. Selain itu, ketergantungan Negara-Negara Dunia Ketiga (negara pinggiran) kepada negara maju (pusat) dipandang telah mengakibatkan keterbelakangan ekonomi diwilayah pinggiran dan pemiskinan negara Dunia Ketiga.

Superioritas kekuasaan militer, politik dan ekonomi dari pusat/negara maju (masyarakat industri) memaksa terjadinya pertukaran yang tidak setara terhadap pinggiran/negara Dunia Ketiga (masyarakat yang terbelakang). Secara Historis, kolonialisme telah menggerogoti produksi industri pada negara Dunia Ketiga dengan ‘memaksakan’ impor barang-barang manufaktur dari negara kolonial, sedangkan mereka menuntut ekspor komoditas pertanian dan mineral yang murah. Sementara pada zaman modern, masyarakat industri tetap mempertahankan sistem pertukaran yang tidak setara tersebut dengan cara yang lain. Mereka mengganggu dengan memperlambat proses industri dalam masyarakat Negara Dunia Ketiga. Hal yang dilakukan yaitu pertama, dengan menyaingi produk-produk manufaktur negar Dunia Ketiga diwilayah dan pasar ekspor Negara Dunia Ketiga sendiri. Kedua, dengan menempatkan pabrik-pabrik Negara maju di Negara Dunia Ketiga dalam rangka memanfaatkan tenaga kerja yang murah tetapi dengan menggunakan proses industri intensif-tenaga dan berteknologi rendah, yang akhirnya akan memapankan keterbelakangan teknologi Negara Dunia Ketiga (Abercrombie dkk, 2010:141).

Sistem ketergantungan antara negara maju (pusat) dan negara Dunia Ketiga (pinggiran) ini terus dipertahankan melalui kekuasaan perusahaan Multinasional. Walau tidak dalam bentuk kolonialisme langsung, dengan munculnya perusahaan-perusahaan multinasional maka ketergantungan Negara Dunia ketiga kedapa Negara maju akan terus terjadi. Ketergantungan antara negara Dunia ketiga kepada Negara Maju terus terjadi, mulai dari bentuknya berupa kolonialisme langsung, sampai kepada bentuknya yang modern sekarang ini melalui perusahaan multinasional. Akibat dari  sistem ketergantungan antara negar pusat dan pinggiran ini yaitu, negara Dunia Ketiga akan terhambat dalam pembangunannya dan yang lebih buruk yaitu terjadinya pemiskinan negara Dunia Ketiga. Sementara bagi Negara Maju, dengan sistem Ketergantungan dengan model Satelit-Metropolis telah mendatangkan keuntungan besar karena pengambilalihan surplus ekonomi dari masyarakat luar negeri, yaitu Surplus yang diperoleh Negara Dunia Ketiga diambil alih ke Negara-negara Maju.

3.2. Teori Ketergantungan dalam Menjelaskan Pembangunan di Indonesia

Jika melihat jejak pembangunan di Indonesia, dapat di kategorikan kedalam beberapa fase yaitu: fase pemerintahan masa Hindia-Belanda (kolonial), fase Kemerdekaan (pemerintahan orde lama), fase pemerintahan Orde Baru, dan terakhir fase paska remormasi tahun 1997.  Dari beberapa fase perkembangan pemerintahan mulai masa kolonial hingga paska remormasi, telah terjadi upaya pembanguan yang dilakukan bangsa Indonesia. Namun dari fase-fase tersebut memiliki ciri pembangunan yang berbeda-beda.

Pada fase pertama, yaitu fase kolonial, pemerintahan Indonesia masih dikuasai pemerintahan Hindia-belanda. Pada fase ini, Indonesia masih dijajah oleh bangsa-bangsa eropa (Hindia-Belanda). Pembangunan yang terjadi pada masa kolonial ini masih belum terlihat karena situasi negara yang terjajah. Pembangunan masih terfokus pada pembangunan politik dan militer, guna menyusun kekuatan merebut kemerdekaan negara.

Pembangunan ekonomi pada fase Kolonial cenderung di kendalikan oleh pemerintah Hindia-Belanda sebagi negara penjajah. Arus perdagangan dan produksi barang pertanian ataupun barang industri, sepenuhnya di atur oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Pada tahap ini, telah terjadi imperialisasi yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa kepada negara-negara Dunia Ketiga. Negara-negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia menjadi tempat jajahan dan ladang ekonomi bagi negara Barat.

Jika dilihat Menurut teori Ketergantungan, maka pada masa penjajahan menunjukkan telah terjadi suatu bentuk ketergantungan seperti pernyataan Frank mengenai Satelit-Metropolis. Pada masa kolonial, Belanda (negara eropa) menjajah Indonesia sebagai bentuk ekspansi untuk mencari bahan mentah (rempah-rempah). Ekspansi yang dilakukan belanda di Indonesia dilanjutkan dengan penjajahan. Penjajahan dilakukan dengan mengusai pemerintahan di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan kendali pemerintahan yang di pegang pemerintah Hindia Belanda, Bangsa belanda mulai membangun kota-kota di negara Indonesia dengan maksud untuk mempermudah proses pengambilan Surplus ekonomi untuk negaranya. Kota-kota di Indoesia ketika itu menjadi satelit dari Metropolis di barat (Belanda).

Kolonialisme pada masa penjajahan telah benar-benar mengantarkan Indonesia pada keterpurukan. Kolonialisme telah mengerogoti produksi industri di Indonesia dengan memaksakan impor barang-barang manufaktur dari negara kolonial, sedangkan mereka menuntuk ekspor komoditas pertanian dan mineral dengan harga murah. Sehingga dengan cara seperti itu negara-negara Barat pada masa penjajahan telah mendapatkan keuntungan yang besar dari negara terjajah. Mereka telah mengambil Surplus ekonomi dari negara jajahan sebagai negara satelit mereka.

Pada fase kedua, yaitu fase Kemerdekaan (pemerintahan orde lama), pembangunan yang terjadi di Indonesia belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Hal ini dikarenakan situasi yang belum stabil paska kemerdekaan Indonesia. Namun pada masa Orde lama, indonesia mulai membenahi stabilitas keamanan, politik dan ekonmi dibawah pemerintahan Soekarno (presiden pertama RI). Pembangunan pada masa orde lama masih terfokus pada peningkatan stabilitas keamanan negara. Sementara untuk pembangunan ekonomi dan perdagangan serta infrastruktur belum terlihat secara berarti.

Semntara pada fase pemerintahan Orde Baru, program pembangunan mulai di galakkan oleh Presiden Soeharto ketika itu. Dimulai tahun 1966, dua dekade setelah kemerdekaan, Pemerintahan baru Presiden Soeharto menerapkan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang pragmatis. Sasaran utama program pembangunan ketika itu yaitu penurunan tingkat inflasi, penyedian bahan pangan dan pakaian untuk seluruh penduduk, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekspor (Nitisastro, 1993; dalam Salim, 2010:204).

Pembangunan pada fase Pemerintahan Orde baru ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah Marshall Plan. Berbagai pembangunan yang dijalankan pemerintah pada masa ini dipengaruhi oleh negara-negara barat termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara dominan di dunia paska Perang Dunia ke-II, menjadi pemimpin pembangunan di dunia. Sehingga  Pembangunan di Indonesia juga mendapatkan pengaruh besar dari AS dan negara Barat lainnya.

Pada pemerintahan Soeharto (orde baru), pembangunan di Indonesia banyak disokong oleh bantuan dana luar negeri yaitu bantuan dari negara-negara barat. Dengan perspektif modernisasi, Indonesia dibawah pimpinan Soeharto mulai menjalankan program pembangunan, baik itu program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Aliran bantuan dana dari negara barat membuat Indonesia bisa melakukan berbagai program pembangunan. Namun disilain, akibat pembangunan yang didnai oleh negara Barat telah membuat Hutang Luar Negeri Indonesia semakin besar.

Pembangunan Indonesia dengan perpektif Modernisasi dan juga kontak dengan negara-negara maju telah menciptakan ketergantungan Indonesia kepada negara tersebut. Arah pembangunan di Indonesia mendapatkan intervensi dari negara barat. Yang lebih buruk, yaitu relasi yang terjadi antara Indonesia sebagai negara Dunia Ketiga dengan negara maju telah mengantarkan keterbelakangan dan kerugian. Hal ini terjadi karena Negara-negara Barat telah mengambil surplus ekonomi di Indonesia untuk negara mereka dalam relasi yang tidak seimbang.

Jika dilihat dari perspektif teori Ketergantungan, menunjukkan bahwa telah terjadi Ketergantungan Negara Indonesia kepada negara Maju. Ketergantungan tersebut adalah sebagai bentuk relasi yang timpang antara Indonnesia sebagai Negara Dunia Ketiga dengan negara maju yang akhirnya menyebabkan ketergantungan bagi salah satu pihak yang kurang memiliki power. Negara Maju dalam hal ini sebagai negara yang Dominan (superordianat), sementara Indonesai adalah sebagai negara yang tidak domian (subordinat). Relasi yang timpang itu membuat Negara maju bisa menguasai dan menintervensi negara Indonesia sebagai negara yang tidak  memiliki power dan memiliki ketergantungan.

Keterbelakangan (Underdevelopment) yang Menimpa Indonesai  juga bisa dijelaskan pula dengan model eksploitasi Satelit-Metropolis (a metropilis-stellite model) dari Konsep Andre Gunder Frank (1969). Model Satelit-Metropolis dari Frank ini menjelaskan bagaimana mekanisme ketergantungan dan keterbelakangan di Indonesia sebagai Negara Dunia Ketiga terwujud. Keterbelakangan dan kegagalan pembangunan di Indonesia berkaitan erat dengan jaringan eksploitasi global antara masyarakat metropolis dan masyarakat satelit. Dalam hal ini, relasi antara Indonesia dengan negara maju dilihat sebagai model Satelit-Metropolis, dimana Negara maju merupakan masyarakat metropolis dan Indonesia adalah masyarakat satelit. Hubungan Satelit-Metropolis ini terlihat ketika negara maju (negara barat) membangun industri dan kota-kota di negara Indonesia dengan maksud untuk memfasilitasi proses pengambilan surplus ekonomi untuk negara barat. Pembangunan Industri dan kota-kota di Indonesia oleh negara maju dimulai dengan masuknya investasi asing dan juga bantuan dana pembangunan.

Akibat dari  ketergantungan Indonesia kepada Negara Maju yaitu, negara Indonesia terhambat dalam pembangunannya, dan yang lebih buruk yaitu terjadinya pemiskinan negara Indonesai. Sementara bagi Negara Maju, dengan sistem Ketergantungan dengan model Satelit-Metropolis telah mendatangkan keuntungan besar karena pengambilalihan surplus ekonomi dari Negara Indonesia.

Pada fase terakhir yaitu fase paska remormasi tahun 1997, pembangunan semakin berkembang pesat dengan berkembangnya industri, dan juga berubahnya kota-kota kecil di Indonesia menjadi kota metropolis. Kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Makasar telah tersulap menjadi kota metropolis dengan putaran perekonomian yang sangat besar. Secara fisik, kota-kota metropolis di Indonesia telah berubah menjadi bangunan raksasa beton yang menjulang tinggi kelangit. Berbagai Industri tumbuh pesat diwilayah kota-kota di Indonesia.

Pada fase ini, perkemabangan pembangunan yang pesat membuat wilayah kota tidak lagi menampung Industri. Sehingga yang terjadi semakin meluasnya industri masuk ke wilayah pedesaan-pedesaan.

Jika dianalisis menggunakan teori ketergantungan, maka pada tahap paska Reformasi dapat digolongkan dua ketergantungan besar Negara Indonesia kepada negara maju. Pertama,  yaitu ketergantungan Indonesia kepada negara-negara maju yang dipengaruhi oleh pertumbuhan Industri. Seperti ketergantungan di fase sebelumnya, pada fase ini industri telah berkembang lebih pesat dan membuat hubungan Indonesia dengan negara maju tidak bisa dipisahkan. Meningkatnya investasi asing dengan bentuk pendirian industri diwilyah negara Indonsia, telah menciptakan transfer surplus ekonomi ke Negara Maju semakin besar pula.

Proses tersebut diawali dengan adanya pemodal asing yang melakukan invesasi kenegara Indonesia, yang diharapkan akan mampu mendorong peningkatan pendapatan nasional dan memberi efek positif kepada perkembangan ekonomi nasional. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, Negara Maju ternyata mengambil keuntungan dari Negara Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa fenomena yaitu kenaikan pendapatan nasional tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, namun hanya segelintir pihak yang memperoleh keuntungan dari hasil eksploitasi.

Kedua, yaitu telah terjadi peningkatan pertumbuhan perusahaan-perusahaan multi-nasional di Indonesia. Semakin banyaknya perusahaan multi-nasional membuat sistem ketergantungan antara Indonesia (sebagai negara pinggiran) kepada Negara maju (sebagai negara pusat) terus terjadi. Negara yang sebenarnya kaya, pada zaman modern ini harus merana karena ketidakberdayaan dan ketergantungannya dengan negara maju yang sulit untuk dilepaskan. Dengan berkembangnya perusahaan multi-nasional, membuat pengambilalihan surplus ekonomi oleh Negara maju dari negara Indonesia semakin Besar. Dan dengan semakin kuatnya kekuasaan perusahaan multi-nasional telah menghambat pembangunan di Indonesia.

IV.    PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Pembangunan di Negara-Negara Dunia Ketiga memiliki hubungan erat dengan sejarah Marshall Plan yang dijalankan Amerika Serikat paska Perang Dunia II. Dengan bantuan dana dari Amerika Serikat dan Negara barat lainnya, Negara Dunia Ketiga memulai program pembangunan dengan menerapkan model pembangunan negara maju. Pada tahun 1960-an, perpektif modernisasi menjadi trend pembangunan negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.

Namun, sebagian besar Negara Dunia Ketiga yang menjalin hubungan dengan Negara Maju, dalam proses pembangunan negaranya banyak mengalami kegagalan. Menurut teori Ketergantungan, keterbelakangan dan kegagalan pembangungan di Negara Dunia Ketiga lebih disebabkan oleh faktor Eksternal. Kegagalan Pembangunan dan Pemiskinan negara Dunia Ketiga, disinyalir disebabkan karena Negara Dunia Ketiga dalam Proses pembangunannya banyak melakukan kontak dengan negara maju. Kontak Negara-Negara Dunia Ketiga dengan Negara Maju inilah yang menyebabkan Ketergantungan Negara Dunia Ketiga dan membuat negara tersebut gagal dalam pembangunan.

Ketergantungan dan kegagalan Negara Dunia Ketiga dalam pembangunan, menurut teori ketergantungan adalah sebagai bentuk relasi yang timpang antara Negara Dunia Ketiga dengan negara maju, yang akhirnya menyebabkan ketergantungan bagi salah satu pihak yang kurang memiliki power (Subordinat). Andre Gunder Frank (1969) menjelaskan Keterbelakangan di Negara-Negara Dunia Ketiga dengan model eksploitasi Satelit-Metropolis (a metropilis-stellite model). Hubungan Satelit-Metropolis ini terjadi ketika negara maju (negara barat) membangun industri dan kota-kota di negara Dunia Ketiga dengan maksud untuk memfasilitasi proses pengambilan surplus ekonomi untuk negara barat.

Relasi antara Negara Dunia Ketiga dengan negara maju pada akhirnya telah menciptakan pengambilalihan surplus ekonomi dari Negara Dunia Ketiga untuk negara barat, dan ketergantungan dan kegagalan Pembangunan di Negara-Negara Dunia Ketiga Termasuk Indonesia.

4.2.Saran

Hubungan antara Negara Dunia Ketiga dengan negara maju dalam proses pembangunan Negara Dunia Ketiga, telah menciptakan pengambilalihan surplus ekonomi dari Negara Dunia Ketiga untuk negara barat, dan ketergantungan dan kegagalan Pembangunan di Negara-Negara Dunia Ketiga Termasuk Indonesia. Untuk itu perlu strategi Represif yang benar-benar mampu menghilangkan ketergantungan Negara Dunia Ketiga kepada Negara Maju. Dengan begitu akan mampu memperlancar pembangunan Negara Dunia Ketiga dan mampu mengantarkan kemajuan ekonomi Negara-negara Dunia Ketiga.

Selain itu, sebagi upaya untuk menyusun strategi yang tepat berkaitan degan pembangunan Negara Dunia Ketiga, maka diperlukan Kajian lebih mendalam mengenai berbagai permasalahan Pembangunan yang dihadapi Negara Dunia Ketiga. Selanjutnya hasil kajian yang mendalam tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh Negara Dunia Ketiga untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih baik dari program pembangunan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Salim, Emil. 2010. Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Abercrombie, Nicholas, dkk. 2010. Kamus Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ahimsa dkk, 1990. Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat Akibat Pertumbuhan Industri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Deaprtemen Pendidikan dan Kebudayyaan.

Kasiyanto, M.J. 1994. Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia. Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.

Martono, Nanang. 2012. Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. Jakarta: Rajawali Press

Suwarsono & Alvin Y.SO. 2006. Perubahan Sosial dan Pembangunan: Teori-teori Modernisasi, Depndensi, dan Sistem Dunia. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, anggota Ikapi.

---

[1] Alumni MA Arrosyaad, pernah menempuh pendidikan S1 Sosiologi di Universitas Airlangga Surabaya