[M.Saichudin][[1]]
Forum
Komunikasi Mahasiswa Alumni MA.Arrosyaad (FKM AL-MARSYA)
Email : m.saichudin1@gmail.com
ABSTRAK
Pembangunan di
negara-negara dunia ketiga memiliki hubungan erat dengan sejarah Marshall
Plan yang dijalankan Amerika Serikat paska Perang Dunia II. Paska Perang
Dunia II telah melahirkan negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan
Amerika Latin (Negara Dunia Ketiga). Negara-negara tersebut sedang mencari model-model
pembangunan yang hendak digunakan sebagai contoh untuk membangun ekonominya dan
sebagai usaha mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya. Negara dunia
ketiga memulai program pembangunan dengan menerapkan model pembangunan negara
maju. Pada tahun 1960-an, perpektif modernisasi menjadi trend
pembangunan negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Namun, sebagian besar
negara dunia ketiga yang menjalin hubungan dengan Negara Maju, dalam proses pembangunan
negaranya banyak mengalami kegagalan. Keterbelakangan dan kegagalan
pembangungan di negara dunia ketiga disinyalir disebabkan oleh proses
pembangunannya banyak melakukan kontak dengan negara maju. Kegagalan
negara dunia ketiga dalam pembangunan adalah sebagai bentuk relasi yang timpang
antara negara dunia ketiga dengan negara maju, yang akhirnya menyebabkan
ketergantungan bagi salah satu pihak yang kurang memiliki power (Subordinat). Andre
Gunder Frank (1969) menjelaskan Keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga
dengan model eksploitasi Satelit-Metropolis (a metropilis-stellite
model). Hubungan Satelit-Metropolis ini terjadi ketika negara maju
(negara barat) membangun industri dan kota-kota di negara dunia ketiga dengan
maksud untuk memfasilitasi proses pengambilan surplus ekonomi untuk negara
barat. Relasi antara negara dunia ketiga dengan negara maju pada akhirnya telah
menciptakan pengambilalihan surplus ekonomi dari negara dunia ketiga untuk
negara barat, yang akhirnya menciptakan ketergantungan dan kegagalan pembangunan di
negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia.
Kata Kunci : Pembangunan,
marshall-plan, modernisasi, ketergantungan
I. PENDAHULUAN
1.1. Latarbelakang Masalah
Masalah pembangunan yang dihadapi Negara Dunia Ketiga menjadi isu
menarik dan perdebatan panjang dikalangan ahli/teoritisi pembangunan. Berbagai
masalah yang mengiringi proses pembangunan Negara-Negara Dunia Ketiga,
menimbulkan pertanyaan besar berkaitan dengan faktor penyebab dan dampak
pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat Negara Dunia Ketiga.
Arah dan model pembangunan di Negara-negara Barat dan Negara Dunia
Ketiga (negara-negara yang sedang berkembang), tidak bisa dilepaskan dari
sejarah marshall plan yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan.
Munculnya Amerika Seriat (AS) sebagai kekuatan yang dominan di dunia, yang
menjadi pemimin dunia sejak pelaksaan marshall plan, telah mengambil
peran sebagai pengendali percaturan dunia sejak tahun 1950an, pasca Perang
Dunia II (Suwarsono, 1994).
Peran Amerika dalam projek marshall plan telah mendorong
kebangkitan negara-negara barat paska krisis setelah Perang Duia ke II. Bantuan
AS untuk membangun kembali perekonomian negara-negara Barat, telah menjadikan
negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman mampu bangkit dari keterpurukan. Namun
jika melihat hasil dari pembangunan yang terjadi di negara Negara Dunia Ketiga
adalah sebaliknya. Pemabangunan bukannya menciptakan kesejahteraan masyarakat
dan mendorong Negara Dunia Ketiga bangkit paska Kemerdekaan, tetapi malah
menciptakan pemiskinan masyarakat. Negara dunia ketiga (negara berkembang) yang
dikenal sebagai negara miskin dan terbelakang ternyata belum sepenuhnya
berhasil dalam program pembangunannya. Hal ini mengindikasikan bahwa model
pembangunan yang diterapkan dari model pembangunan negara maju (negara barat)
tidak sepenuhnya cocok diterapkan di negara Negara Dunia Ketiga.
Kemiskinan yang menimpa Negara Dunia Ketiga sebagai masalah pembangunan
menciptakan beberapa hipotesis dari ilmuan sosial. Secara umum, ada dua
pandangan kelompok ilmuan yang kontra pendapat yang kemudian menciptakan dua
teori pembangunan dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Kelompok ilmuan
yang pertama menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di Negara Dunia Ketiga lebih
disebabkan oleh faktor-faktor internal, faktor dalam negeri negara yang
bersangkutan. Sementara kelompok ilmuan kedua menjelaskan sebaliknya, bahwa
kemiskinan di Negara Dunia Ketiga lebih disebabkan oleh faktor eksternal.
Kemiskinan dimaknai sebagai akibat bekerjanya kekuatan-kekatan dari luar yang
menyebabkan negara yang bersangkutan gagal melakukan pembangunan. Menurut
Kelompok ilmuan kedua ini, proses pemiskinan Negara Dunia Ketiga disinyalir
disebabkan karena Negara Dunia Ketiga dalam proses pembangunannya banyak
melakukan kontak dengan negara maju (Martono, 2012:55-56).
Terlepas dari dua pandangan kelompok ilmuan mengenai kemiskinan di
negara dunia ketiga, yang lebih penting adalah bahwa hampir disemua Negara
Dunia Ketiga memiliki permasalahan yang sama sebagai dampak pembangunan yang
dijalankannya. Kegagalan pembangunan dan kemiskinan negara dunia ketiga menjadi
bencana besar yang perlu perhatian khusus untuk menanggulanginya. Intervensi
Amerika Serikat (AS) sebagai pemimpin dunia sejak pelaksaan marshal plan
dalam faktanya tidak bisa mendorong kebangkitan Negara Dunia Ketiga.
Seperti halnya Indonesia, pembangunan negara yang juga mendapat
intervensi AS dalam pelaksanaan Marshall Plan, sepenuhnya masih belum
menemui hasil yang memuaskan. Model pembangunan Indonesia yang juga dipengaruhi
oleh model pembangunan negara barat, telah menciptakan berbagai permasalahan
baru. Permasalahan itu misalnya kemiskinan, semakin lebarnya kesenjangan antara
orang-orang kaya dan miskin, masalah spasial dan perumahan, involusi pertanian,
meningkatnya konsumerisme, dan lunturnya nilai dan moral tradisional.
Model pembangunan yang menganut perspektif modernisasi telah
menciptakan perubahan di berbagai sendi kehidupan masyarakat. Pembangunan
Industri dan pabrik-pabrik telah merubah pola hidup masyarakat. Masyarakat yang
sebelumnya bekerja disektor agraris berbondong-bondong bekerja sebagai buruh
pabrik di perkotaan. Selain itu perkembangan industri semakin meluas dan
menciptakan involusi pertanian. Tanah-tanah pertanian yang produktif harus
semakin menyempit bahkan hilang akibat pembangunan industri atau pabrik.
Model pembangunan di Indonesia yang mengedepankan pertumbuhan
ekonomi memberi dampak besar bagi kemakmuran masyarakat. Program pembangunan
yang dijalankan pemerintah Soeharto secara makro dapat dikatakan berhasil
karena terjadi pertumbuhan ekonomi. Namun jika dilihat secara mikro,
pembangunan telah mnciptakan kesenjangan sosial yaitu kesenjangan pendapatan
yang besar diantara masyarakat. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan
ekonomi telah membuat masyarakat yang kaya semakin kaya, dan yang miskin
semakin miskin. Pada tahun 1968 Indonesia pernah menjadi salah satu negara yang
paling miskin di dunia, dengan pendapatan perkapita hanya 50 dolar AS. Pada
tahun 1870, 60 persen, atau 70 juta penduduk Indonesia Hidup dalam kemiskinan
absolut. Sehingga kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan penting
berkaitan dengan pembangunan.
1.2.R umusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di ambil beberapa
rumusan masalah sebagai berikut:
1.
Bagaimana perjalanan pembangunan di Indonesia
sebagai Negara Dunia Ketiga?
2.
Mengapa pembangunan di Negara Dunia Ketiga
tidak bisa berhasil seperti di Negara-negara maju (negara barat)?
3.
Bagaimana teori ketergantungan menjelaskan
masalah pembangunan di Negara Dunia Ketiga?
1.3.Tujuan
Tujuan dari penulisan ini adalah
untuk menjawab beberapa rumusan masalah yaitu sebai berikut:
1.
Untuk mengetahui perjalanan pembangunan di Indonesia
sebagi Negara Dunia Ketiga
2.
Untuk mengetahui mengapa pembangunan di Negara
Dunia Ketiga tidak bisa berhasil seperti di Negara-negara maju (negara barat)
3.
Untuk mengetahui bagaimana teori
ketergantungan menjelaskan masalah pembangunan di Negara Dunia Ketiga
1.4. Manfaat
1. Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan
keilmuan khususnya dalam kajian Sosiologi Pembangunan
2.
Dapat memberikan
wawasan tambahan bagi kalangan akademisi khususnya para mahasiswa yang konsen
dalam isu-isu Pembangunan di Negara Dunia Ketiga.
3.
Bagi pemerintah,
dapat memberikan masukan pengetahuan tentang isu Pembanggunan Negara Dunia
Ketiga dalam biangkaian Social History, sehingga dapat dijadikan pertimbangan
dalam penyusunan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan.
II. PEMBAHASAN
2.1. Pembangunan di Negara-Negara Dunia Ketiga
Sejarah
pembangunan yang berjalan di Negara-Negara Dunia Ketiga memiliki hubungan erat
dengan sejarah Marshall Plan yang dijalankan Amerika Serikat paska
Perang Dunia II. Disisi lain, paska Perang Dunia II juga telah melahirkan negara-negara
merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang sebelumnya menjadi negara
jajahan Negara-negara Eropa. Negara merdeka baru tersebut secara serempak
sedang mencari model-model pembangunan yang hendak digunakan sebagai contoh
untuk membangun ekonominya dan sebagai usaha mempercepat pencapaian kemerdekaan
politiknya. Negara-negara baru merdeka tersebut merupakan negara yang disebut
sebagai Negara Dunia Ketiga.
Pada saat yang
hampir bersamaan, juga terjadi perluasaan gerakan Komunisme sedunia yang
dipelopori oleh Uni Soviet. Paska Perang Dunia II, Uni Soviet mampu memperluas
pengaruh politiknya mulai Eropa Timur hingga Asia yaitu Cina dan Korea. Hal ini
menciptakan dua arus Besar yang saling berusaha mencari pengaruh di dunia yaitu,
Amerika Serikat dengan Kapitalismenya dari Barat, dan Uni Soviet dengan
Komunisme-nya dari Timur. Ketika Uni Soviet telah berhasil Memperluas
pengaruhnya hingga Eropa Timur dan Asia (Cina dan Korea), membuat Amerika
Serikat juga mencari pengaruh politiknya ke belahan dunia lain, selain Eropa
Barat. Upaya yang dijalankan Amerika ini sebagai bentuk pembendungan penyebaran
Ideologi komunisme Uni Soviet (Suwarsono, 2006).
Sehingga ketika mulai
lahir Negara-Negara Merdeka Baru, Amerika Serikat mengambil langkah untuk
membantu membangun ekonomi dan kestabilan politik negara-negara Dunia Ketiga
tersebut. Langkah Amerika Serikat tersebut sebagai upaya menghindari
kemungkinan jatuhnya negara yang baru merdeka ke pangkuan Uni Soviet. Kekhawatiran
AS terhadap usaha Unisoviet memperluas pengaruh Ideologi Komunis, membuat AS
pada masa paska Perang Dunia II menaruh perhatian lebih pada persoalan
pembangunan Negara Dunia Ketiga.
Pembangunan di
Negara-negara Dunia Ketiga menjadi terpengaruh oleh diskursus politik Amerika
Serikat. Program pembangunan di Negara-negara Dunia Ketiga mendapat kawalan
dari Amerika Serikat dengan perpektif modernisasi. Pada tahun 1960-an,
perpektif modernisasi ini menjadi trend pembangunan negara Dunia Ketiga.
Dengan bantuan dana dari Amerika Serikat dan Negara barat lainnya, menjadikan
Negara Dunia Ketiga memulai program pembangunan dengan menerapkan model
pembangunan negara maju.
Bantuan dana
dari Amerika Serikat mendapat sambutan positif ketika itu, sebagai upaya untuk
mempermudah pembangunan ekonomi negara dunia Ketiga. Bantuan dana dari Negara
Barat terwujut dalam bentuk hutang Luar Negeri yang harus dibayarkan kembali
setelah Negara Dunia Ketiga berhasil dalam mengembangkan ekonomi negaranya.
Selain bantuan dalam bentuk Hutang Luar Negari, Negara Barat juga memberikan
bantuan berupa Investasi Asing.
Proses
tersebut diawali dengan adanya pemodal asing yang melakukan invesasi ke negara-negara
Dunia Ketiga, yang diharapkan akan mampu mendorong peningkatan pendapatan
nasional dan memberi efek positif kepada perkembangan ekonomi nasional. Namun
yang terjadi adalah sebaliknya, Negara Maju ternyata mengambil keuntungan dari
Negara-negara Dunia Ketiga. Hal ini terlihat dari dua fenomena yaitu: Pertama
bahwa kenaikan pendapatan nasional
tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Negara Dunia Ketiga, namun
hanya segelintir pihak yang memperoleh keuntungan dari hasil eksploitasi. Kedua, efek ekonomi yang timbul justru
telah menggeser orientasi rakyat baik dalam bertransaksi (yaitu dari hubungan
paternalistik bergeser menjadi ketergantungan kepada mekanisme pasar yang
kapitalistik) maupun dalam produksi pemasaran (yaitu dari usaha mencukupi
kebutuhan dalam negeri kepada pemenuhan pasar luar negeri). Hal ini menyebabkan
pasar ekonomi Negara Dunia ketiga terikat langsung oleh mekanisme ekonomi
global.
Program
Pembangunan negara dunia ketiga dalam perjalanannya tidaklah seperti yang
diharapkan sebelumnya. Tujuan dari pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan rakyat Negara Dunia Ketiga ternyata tidak berhasil.
Penerapan model pembangunan dari negara maju dengan perpektif modernisasi,
tidak lantas mampu mengantarkan Negara-Negara Dunia Ketiga menjadi Negara Maju.
Hampir
sebagian Negara Dunia Ketiga yang menjalin hubungan dengan Negara Maju dalam
proses pembangunan negaranya banyak mengalami kegagalan. Kegagalan pembangunan
di Negara-negara Dunia Ketiga pada akhirnya menciptakan pertanyaan besar bagi
ahli sosial untuk mencari sebab-sebab kegagalan tersebut. ada dua kubu ilmuan
yang saling bertolak pendapat dalam menjelaskan kegagalan dan keterbelakangan
yang dialami Negara Dunia Ketiga. Kelompok Pertama menyatakan bahwa
keterbelakangan dan kegagalan pembangunan di Negara Dunia Ketiga lebih
disebabkan oleh Faktor-faktor dari dalam negara yang bersangkutan. Sementara Kelompok
Ilmuan kedua menyatakan sebaliknya, bahwa keterbelakangan dan kegagalan
pembangungan di Negara Dunia Ketiga lebih disebabkan oleh faktor Eksternal.
Kemiskinan dan kegagalan pembangunan negara Dunia Ketiga adalah sebagai akibat
dari bekerjanya kekuatan-kekuatan dari luar. Pemiskinan negara Dunia Ketiga
disinyalir disebabkan karena Negara Dunia Ketiga dalam Proses pembangunannya
banyak melakukan kontak dengan negara maju.
2.2. Perjalanan Pembangunan di Indonesia sebagai
Negara Dunia Ketiga
Setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945,
bangasa Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Transisi
pemindahan kekuasaan dari pemerintah Hindia-Belanda ke pemerintah Indonesia,
membuat keadaan pemerintahan ketika itu berada pada posisi yang tidak stabil.
Pembangunan menjadi isu penting saat itu yang harus segera dilaksanakan.
Suasana negara yang masih rawan terjadi
peperangan, membuat upaya pemerintah Indonesia dalam pembangunan bangsa menemui
banyak kendala. Beberapa kasus pemberontakan seperti peristiwa G30S dan konflik
sosial lain, menjadikan perjalanan pembangunan negara semakin sulit. Sehingga
masa pemerintahan Soekarno (Presiden pertama RI) mendapatkan tantangan besar
dalam upaya pembangunan, karena kondisi negara yang masih tidak stabil paska
merdeka.
Titik balik Indonesia dalam pembangunan yaitu
dimulai tahun 1966, dua dekade setelah kemerdekaan. Pemerintahan baru Presiden Soeharto
menerapkan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang pragmatis. Sasaran
utama program pembangunan ketika itu yaitu penurunan tingkat inflasi, penyedian
bahan pangan dan pakaian untuk seluruh penduduk, pembangunan infrastruktur, dan
peningkatan ekspor (Nitisastro, 1993; dalam Salim, 2010:204). Setelah
keberhasilan dari sasaran pembangunan tersebut, dilanjutkan dengan program
pembangunan Jangka panjang selama 25 tahun. Pembangunan jangka panjang tersebut
dilaksanakan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima tahunan (Repelita).
Sasaran pokok dari pembangunan jangka panjang
pada pemerintahan Soeharto yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan.
Ketiga aspek pembanguan itu bersifat saling melengkapi, dimana stabilitas
politik dan ekonomi akan mendukung pertumbuhan, dan selanjutnya akan menciptakan
pemerataan ekonomi. Ketiga konsep ini secara logika memang benar dan dapat
mendorong perkembangan Negara. Namun dalam pelaksanaannya, tidaklah sepenuhnya
sesuai.
Pembangunan yang dijalankan pemerintah Soeharto
melalui program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan angka panjang,
memeng jika dilihat secara makro bisa dikatakan berhasil. Namun ketika
pembangunan dilihat secara mikro belum lah berhasil sepenuhnya. Model
pembangunan yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi ternyata telah
menciptakan kesenjangan pendapatan yang semakn besar.
Pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan
Soeharto sangat dipengaruhi oleh Mazhab pembangunan yang menjadi trend ketika
itu. Model pembangunan yang dipilih ketika itu yaitu pembangunan dengan
perspektif modernisasi. Model pembangunan yang diterapkan pada pemerintahan
Soeharto memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Marshall Plan. Dimana
banyak Negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia pada tahun 1960an menganut model
pembangunan yang diadopsi dari model pembangunan negara maju (negara barat).
Program pembangunan yang dijalankan negara
Indonesia dan juga negara Dunia Ketiga lainnya, mendapat banyak pengaruh dari
Negara Barat khususnya Amerika
Serikat. Periode tahun 1960 hingga 1970an banyak negara dunia ketiga yang
mendapat bantuan dana dari negara barat untuk membangun negaranya. Program
pembangunan yang dibiayai negara barat tesebut menjadikan negara Dunia Ketiga
mampu membangun Industri-Industri sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi. Pembangunan
Industri dinegara Indonesia dan Negara Dunia Ketiga adalah wujut dari pengaruh
barat dalam perpektif modernisasi.
Pada tahun 1960 tersebut, pembangunan yang
mengacu perpektif modernisasi menekankan pada pertumbuhan industrial sebagai kekuatan
yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembanguan dengan perpektif ini dipengaruhi
oleh fungsionalisme (fungsionalism) dan menganggap perubahan industrial sebagai
hal yang menguntungkan secara umum (Abercrombie dkk, 2010:539). Sehingga
Perpektif modernisasi menjadi kiblat pembangunan bagi banyak negara dunia
ketiga, termasuk Indonesia.
Pembangunan dengan perpektif modernisasi
menekankan kepada pembagunan Industri dengan teknologi maju. Peningkatan
pertumbuhan ekonomi yang dikejar melalui pembangunan industri-industri,
merupakan gaya dari pembangunan negara-negara maju. Dengan penerapan perpektif
modernisasi ini, menjadikan pertumbuhan Industri di Indonesia yang sangat
pesat. Dalam kurun waktu yang tidak terlampau lama, banyak industri ataupun
pabrik-pabrik yang tumbuh menjamur.
Pembangunan Industri Indonesia memang melaju
dengan cepat karena didorong oleh peluang ekspor barang industri yang semakin
bagus. Namun Kemajuan yang sangat pesat dibidang Industri telah menimbulkan
permasalah dipedesaan, sebab dipedesaan tinggal lebih dari 70% penduduk
Indonesia (tahun 1985 jumlahnya lebih dari 120 juta jiwa atau sekitar 74,15%
penduduk Indonesia). Hal ini karena kemajuan pembangunan Industri berarti
pembangunan perkotaan dan sekitarnya. Dilain pihak juga berarti pembangunan
bidang perdagangan, jasa, dan keuangan. Sementara disisi lain inflasi juga
selalu mengancam (Kasiyanto,1994:277).
Perkembangan daerah perkotaan yang didorong
oleh pembangunan industri di era pemerintahan Soeharto selain menciptakan
pertumbuhan ekonomi, juga menciptakan pemasalahan lain. Permasalahn tersebut
yaitu urbanisasi yang tinggi, pengangguran, masalah spasial kota dan pemukiman,
kemiskinan perkotaan dan lain sebagainya. Selain itu, Model pembangunan dengan
perspektif modernisasi yang diadopsi Indonesia dari negara maju, telah membuat
perubahan besar dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut
dilihat dari segi peningkatan diferensiasi
sosial dan struktur.
Munculnya
industrialisasi sebagai salah satu proyek pembangunan negara indonesia menuju
ke tingkat perekonomian maju, juga telah berdampak besar pada perubahan sosial
di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tumbuhnya industri-industri di beberapa
wilayah Indonesia telah banyak mengubah pola kehidupan masyaraka pedesaan.
Karena untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik membutuhkan penguasaan
dan penggunaan teknologi yang lebih maju, maka hal ini menjadi suatu keharusan
yang harus dipenuhi negara. Oleh karenanya pada situasi pembangunan ekonomi
negara, teknologi tidak lepas dari prioritas utama dalam membangun bangsa. Dan
bentuk mata pencaharian yang berkaitan erat dengan teknologi adalah perindustrian.
Untuk itu usaha untuk memajukan industri demi menciptakan kemakmuran tak lepas
dari penguasaan atas teknologi maju.
Pembanguan industri
pada dasarnya adalah sebagai ussaha yang dijalankan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pembanguan industri selain dilakukan dalam berbagai
tingkatan, juga dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia. Hal ini
menyebabkan daerah yang dulunya tidak mengenal industri sebagai lapangan
pekerjaan, sekarang mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi daerah industri
dengan segala akibatnya, baik positif maupun negatif. Dan tumbuhnya
indutri-industri tersebut pada akhirnya akan membawa perubahan-perubahan dalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Penelitian yang pernah
dilakukan oleh Ahimsa Putra Dkk, mengenai perubahan pola kehidupan
masyarakat akibat pertumbuhan industri di daerah Yogyakarta, menyimpulkan
bahwa munculnya industri-industri di daerah Yogyakarta telah berdampak pada
perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya yaitu; beekerjanya
penduduk Purwomartani di Pabrik Genting telah menciptakan perubahan prilaku
masyarakat daerah tersebut. Perubahan prilaku yang dapat diamati yaitu
perubahan pola konsumsi di kalangan remaja/gadis-gadis. Mereka memiliki pola
hidup yang semakin konsumtif, dimana ketika telah bekerja di pabrik mereka
menjadi mampu membeli pakaian-pakain baru (kebiasaan Shoping), bisa berdandan,
dan juga sering mencari hiburan dengan ber-rekreasi atu menonton film. Hal
seperti itu telah menunjukkan bahwa industrialisasi mendorong terhadap
perubahan sosial di masyarakat (Ahimsa, 1990:327).
Pertumbuhan
Industri yang mulai gencar bahkan menjangkau wilayah pedesaan pada akhirnya
akan membawa pengaruh yang bermacam-macam. Proses industrialisasi akan
menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola kehidupan masyarakat. Masyarakat
yang sebelumnya bergantung pada tanah sebagai modal utama dalam pertanian tentu
memiliki kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat industri. Dan tumbuhnya
industri di wilayah mereka tentu akan merubah pola tingkah laku, pranata
sosial, serta sistem budaya mereka.
2.3.Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pembangunan
di Negara Dunia Ketiga
Hampir
sebagian Negara Dunia Ketiga yang menjalin hubungan dengan Negara Maju dalam
proses pembangunan negaranya banyak mengalami kegagalan. Kegagalan pembangunan
di Negara-negara Dunia Ketiga pada akhirnya menciptakan pertanyaan besar bagi
ahli sosial untuk mencari sebab-sebab kegagalan tersebut. ada dua kubu ilmuan
yang saling bertolak pendapat dalam menjelaskan kegagalan dan keterbelakangan
yang dialami Negara Dunia Ketiga. Kelompok Pertama menyatakan bahwa
keterbelakangan dan kegagalan pembangunan di Negara Dunia Ketiga lebih
disebabkan oleh Faktor-faktor dari dalam negara yang bersangkutan. Sementara
Kelompok Ilmuan kedua menyatakan sebaliknya, bahwa keterbelakangan dan kegagalan
pembangungan di Negara Dunia Ketiga lebih disebabkan oleh faktor Eksternal.
Kemiskinan dan kegagalan pembangunan negara Dunia Ketiga adalah sebagai akibat
dari bekerjanya kekuatan-kekuatan dari luar. Pemiskinan negara Dunia Ketiga
disinyalir disebabkan karena Negara Dunia Ketiga dalam Proses pembangunannya
banyak melakukan kontak dengan negara maju.
Negara Dunia
Ketiga yang menerapkan model pembangunan
dengan perpektif modernisasi sebelumnya memiliki optimisme yang tinggi. Kemajuan
negara Amerika Serikat dan negar Barat lainnya dengan Perpektif Modernisasi
melalui Kapitalisme, sebelumnya dilihat secara positif sebagai contoh dan
sumber inspirasi kemajuan ekonomi, politik dan kebudayaan dunia. Namun kini
dianggap secara sinis sebagai penindas dan agen penyebab utama kemiskinan yang
terjadi disebagian besar Negara Dunia Ketiga (Suwarsono, 2006:90-91)
III.
INTERPRETASI TEORITIK
3.1. Teori Ketergantungan dalam Menjelaskan
Kegagalan Pembangunan di
Negara Dunia Ketiga
Awal mula lahirnya Teori Ketergantungan adalah
sebagai alternatif teori dari kelemahan teori modernisasi yang muncul lebih
awal. Teori ketergantungan lahir lebih sebagai antitesis dari teori
modernisasi. Teori ketergantungan yang juga sering disebut sebagai teori Dependensi
memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dan bertolak belakang dari teori
modernisasi. Jika teori modernisasi melihat permasalahan pembangunan lebih
banyak dari sudut pandang dan kepentingan negara maju, maka Teori
Ketergantungan adalah sebaliknya, yaitu menitik beratkan pada persoalan
keterbelakangan dan pembangunan Negara Dunia Ketiga.
Perspektif Teori Ketergantungan (Dependensi)
pertama kali muncul di Amerika Latin. Pada awal kelahirannya, teori ini lebih
merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh Komisi Ekonomi
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Amerika Latin (United Nation Economic
Commission For Latin America/ECLA/KEPBBAL) pada awal tahun 1960-an
(Bodenheimer, 1973; dalam Suwarsono, 2006:89).
Disamping itu, Lahirnya teori Ketergantungan (Dependensi)
juga dipengaruhi dan merupakan jawaban atas krisis teori Marxis Ortodokx di
Amerika Latin. Menurut pandangan Marxis Ortodoks, Amerika latin harus melalui
tahapan recolusi Industri “Borjuis” sebelum melalui revolusi sosialis proletar.
Namun dengan adanya Revolusi Republik Rakyat Cina (RRC) tahun 149 dan revolusi
Kuba pada tahun 1950-an, mengajarkan kaum cendikiawan bahwa Negara Dunia Ketiga
tidak Harus selalu mengikuti Tahapan-tahapan perkembangan tersebut (Suwarsono,
2006:90)
Teori Ketergantungan mulai menyebar luas
keberbagai belahan Amerika Utara pada akhir tahun 1960-an.dan segera stelah
itu, pengaruh teori Ketergantungan juga menyebar luas keberbagai belahan dunia
termasuk ke Negara Dunia Ketiga. Kemunculan Teori Ketergantungan telah
menggulingkan asumsi-asumsi pokok perpektif teori Modernisasi yang populer
sebelum tahun 1960-an. Teori modernisasi yang sebelumnya menjadi kiblat banyak
ahli/ilmuan sosial, politik dan ekonomi, mulai kehilangan kepercayaannya pada
tahun 1970-an. Amerika, yang menerapkan
model pembangunan Kapitalisme dan sebelumnya dilihat secara positif sebagai
contoh dan sumber inspirasi kemajuan ekonomi, politik dan kebudayaan dunia, kini
dianggap secara sinis sebagai penindas dan agen penyebab utama kemiskinan yang
terjadi disebagian besar Negara Dunia Ketiga (Suwarsono, 2006:90-91)
Teori ketergantungan (dependensi)
menjelaskan bahwa kegagalan pembangunan dan kemiskinan yang dialami
negara-negara dunia ketiga, adalah lebih karena faktor eksternal. Bukan seperti
pandangan sebelumnya dari teori modernisasi yang menyatakan bahwa kemiskinan
yang terjadi di Negara Dunia Ketiga disebabkan oleh fakor internal negara yang
bersangkutan. Sebaliknya. Teori Ketergantungan menyatakan bahwa kemiskinan dan
kegagalan pembangunan Negara Dunia ketiga sebagai akibat bekerjanya faktor
eksternal sebagi kekuatan-kekuatan diluar yang menyebabkan negara yang
bersangkutan gagal dalam melakukan pembangunan. Pemiskinan dan kegagalan
Pembangunan Negara Dunia Ketiga disebabkan karena Negara Dunia Ketiga dalam
Proses Pebangunannya Banyak melakukan kontak dengan negara Maju (negara barat).
Kontak Negara-Negara Dunia Ketiga dengan
Negara Maju inilah yang menyebabkan Ketergantungan Negara Dunia Ketiga dan membuat
negara tersebut gagal dalam pembangunan. Ketergantungan dan kegagalan Negara
Dunia Ketiga dalam pembangunan, jika dijelaskan dengan teori ketergantungan
adalah sebagai bentuk relasi yang timpang antara Negara Dunia Ketiga dengan
negara maju yang akhirnya menyebabkan ketergantungan bagi salah satu pihak yang
kurang memiliki power (Subordinat). Negara Maju dalam hal ini sebagai negara
yang Dominan (superordinat) sementara Negara Dunia Ketiga adalah sebagai negara
yang tidak dominan (subordinat). Relasi yang timpang itu membuat Negara maju
sebagai negara yang memiliki power besar bisa menguasai negara Dunia Ketiga
sebagai negara yang tidak memiliki power
dan memiliki ketergantungan.
Teori Ketergantungan banyak dipengaruhi oleh
Teori Marx. Marx melihat adanya dua kelas yang memiliki posisi yang berbeda,
yang satu menguasai yang lain. Kelas proletar dikuasai kelas borjuais
menyebabkan kelas Proletar mejadi tergantung dengan kelas borjuis yang memiliki
modal yang kuat (Martono, 2010:64). Dikotomi posisi antara kaum proletar dan
borjuis yang menyebabkan salah satu pihak (kaum proletar) menjadi tergantung
kepada pihak lain (kaum borjuis), selanjutnya digunakan untuk menjelaskan
relasi yang terjadi antara negara maju dengan Negara Dunia Ketiga. Hubungan
antara Negara Dunia Ketiga dalam Proses Pebangunannya yang banyak melakukan
kontak dengan negara Maju, telah mengakibatkan Ketergantungan bagi
Negara-Negara Dunia Ketiga.
Menurut Teori Ketergantungan, Kemiskinan yang
terjadi di sebagian besar Negara Dunia Ketiga yang mengkhususkan pada sektor
produksi pertaian adalah akibat dari strutur perekonomian dunia yang bersifat
eksploitatif. Dimana negara yang kuat (negara barat) melakukan eksploitasi
terhadap negara yang lemah (Negara Dunia Ketiga). Selanjutnya, Surplus yang
diperoleh Negara Dunia Ketiga diambil alih ke Negara-negara Maju (Salim, 2002;
dalam Martono, 2006:65).
Menurut P.Baran (1957), perkembangan ekonomi
dalam masyarakat industri barat tergantung pada pengambilalihan surplus ekonomi
dari masyarakat luar negeri. Sementara keterbelakangan negara-negara Dunia
Ketiga disebabkan oleh parahnya ketergantungan pada produksi primer yang
berorientasi ekspor yaitu produk pertanian dan mineral (Abercrombie dkk,
2010:140-141).
Andre Gunder Frank (1969) menjelaskan
Keterbelakangan (Underdevelopment) di Negara-Negara Dunia Ketiga dengan
model eksploitasi Satelit-Metropolis (a metropilis-stellite model).
Model Satelit-Metropolis dari Frank ini digunakannya untuk menjelaskan
bagaimana mekanisme ketergantungan dan keterbelakangan Negara Dunia Ketiga
terwujud (Suwarsono, 2006: 96). Keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga
berkaitan erat dengan jaringan eksploitasi global antara masyarakat metropolis
dan masyarakat satelit. Dalam hal ini, relasi antara negara maju dan negara
Dunia Ketiga dapat dilihat sebagai model Satelit-Metropolis, dimana
Negara maju merupakan masyarakat metropolis dan negara Dunia Ketiga adalah
masyarakat satelit. Hubungan Satelit-Metropolis ini terjadi ketika
negara maju (negara barat) membangun industri dan kota-kota di negara Dunia
Ketiga dengan maksud untuk memfasilitasi proses pengambilan surplus ekonomi
untuk negara barat. Menurut Frank, kota-kota di Negara Dunia Ketiga ini menjadi
satelit bagi metropolis di Barat.
Menurut Frank mengenai konsep Satelit-Metropolis
(Pusat/pinggiran), pusat mengacu pada kekuatan ekonomi dalam organisasi
produksi dan distribusi global. Dalam perpektif teori ketergantungan, ekonomi
global dipandang sebagai hierarki pusat-pusat ekonomi yang menyerap surplus ekonomi
diwilayah pinggiran yang subordinat melalui penataan militer, politik, dan
perdagangan (Abercrombie dkk, 2010:67). Dalam hal ini, negara-negara Barat
merupakan negara yang berperan sebagai centre (negara pusat/metropolis). Kemajuan
industri wilayah pusat telah mengantarkan keterpurukan wilayah pinggiran.
Selain itu, ketergantungan Negara-Negara Dunia Ketiga (negara pinggiran) kepada
negara maju (pusat) dipandang telah mengakibatkan keterbelakangan ekonomi
diwilayah pinggiran dan pemiskinan negara Dunia Ketiga.
Superioritas kekuasaan militer, politik dan
ekonomi dari pusat/negara maju (masyarakat industri) memaksa terjadinya
pertukaran yang tidak setara terhadap pinggiran/negara Dunia Ketiga (masyarakat
yang terbelakang). Secara Historis, kolonialisme telah menggerogoti produksi
industri pada negara Dunia Ketiga dengan ‘memaksakan’ impor barang-barang
manufaktur dari negara kolonial, sedangkan mereka menuntut ekspor komoditas
pertanian dan mineral yang murah. Sementara pada zaman modern, masyarakat
industri tetap mempertahankan sistem pertukaran yang tidak setara tersebut
dengan cara yang lain. Mereka mengganggu dengan memperlambat proses industri
dalam masyarakat Negara Dunia Ketiga. Hal yang dilakukan yaitu pertama,
dengan menyaingi produk-produk manufaktur negar Dunia Ketiga diwilayah dan
pasar ekspor Negara Dunia Ketiga sendiri. Kedua, dengan menempatkan
pabrik-pabrik Negara maju di Negara Dunia Ketiga dalam rangka memanfaatkan
tenaga kerja yang murah tetapi dengan menggunakan proses industri
intensif-tenaga dan berteknologi rendah, yang akhirnya akan memapankan
keterbelakangan teknologi Negara Dunia Ketiga (Abercrombie dkk, 2010:141).
Sistem ketergantungan antara negara maju
(pusat) dan negara Dunia Ketiga (pinggiran) ini terus dipertahankan melalui
kekuasaan perusahaan Multinasional. Walau tidak dalam bentuk kolonialisme
langsung, dengan munculnya perusahaan-perusahaan multinasional maka
ketergantungan Negara Dunia ketiga kedapa Negara maju akan terus terjadi.
Ketergantungan antara negara Dunia ketiga kepada Negara Maju terus terjadi,
mulai dari bentuknya berupa kolonialisme langsung, sampai kepada bentuknya yang
modern sekarang ini melalui perusahaan multinasional. Akibat dari sistem ketergantungan antara negar pusat dan
pinggiran ini yaitu, negara Dunia Ketiga akan terhambat dalam pembangunannya
dan yang lebih buruk yaitu terjadinya pemiskinan negara Dunia Ketiga. Sementara
bagi Negara Maju, dengan sistem Ketergantungan dengan model Satelit-Metropolis
telah mendatangkan keuntungan besar karena pengambilalihan surplus ekonomi dari
masyarakat luar negeri, yaitu Surplus yang diperoleh Negara Dunia Ketiga
diambil alih ke Negara-negara Maju.
3.2. Teori Ketergantungan dalam Menjelaskan
Pembangunan di Indonesia
Jika melihat jejak pembangunan di Indonesia,
dapat di kategorikan kedalam beberapa fase yaitu: fase pemerintahan masa
Hindia-Belanda (kolonial), fase Kemerdekaan (pemerintahan orde lama), fase
pemerintahan Orde Baru, dan terakhir fase paska remormasi tahun 1997. Dari beberapa fase perkembangan pemerintahan
mulai masa kolonial hingga paska remormasi, telah terjadi upaya pembanguan yang
dilakukan bangsa Indonesia. Namun dari fase-fase tersebut memiliki ciri
pembangunan yang berbeda-beda.
Pada fase pertama, yaitu fase kolonial,
pemerintahan Indonesia masih dikuasai pemerintahan Hindia-belanda. Pada fase
ini, Indonesia masih dijajah oleh bangsa-bangsa eropa (Hindia-Belanda).
Pembangunan yang terjadi pada masa kolonial ini masih belum terlihat karena
situasi negara yang terjajah. Pembangunan masih terfokus pada pembangunan
politik dan militer, guna menyusun kekuatan merebut kemerdekaan negara.
Pembangunan ekonomi pada fase Kolonial
cenderung di kendalikan oleh pemerintah Hindia-Belanda sebagi negara penjajah.
Arus perdagangan dan produksi barang pertanian ataupun barang industri,
sepenuhnya di atur oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Pada tahap ini, telah
terjadi imperialisasi yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa kepada negara-negara
Dunia Ketiga. Negara-negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia menjadi tempat
jajahan dan ladang ekonomi bagi negara Barat.
Jika dilihat Menurut teori Ketergantungan,
maka pada masa penjajahan menunjukkan telah terjadi suatu bentuk ketergantungan
seperti pernyataan Frank mengenai Satelit-Metropolis. Pada masa
kolonial, Belanda (negara eropa) menjajah Indonesia sebagai bentuk ekspansi
untuk mencari bahan mentah (rempah-rempah). Ekspansi yang dilakukan belanda di
Indonesia dilanjutkan dengan penjajahan. Penjajahan dilakukan dengan mengusai
pemerintahan di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan kendali pemerintahan yang
di pegang pemerintah Hindia Belanda, Bangsa belanda mulai membangun kota-kota
di negara Indonesia dengan maksud untuk mempermudah proses pengambilan Surplus
ekonomi untuk negaranya. Kota-kota di Indoesia ketika itu menjadi satelit dari
Metropolis di barat (Belanda).
Kolonialisme pada masa penjajahan telah
benar-benar mengantarkan Indonesia pada keterpurukan. Kolonialisme telah
mengerogoti produksi industri di Indonesia dengan memaksakan impor
barang-barang manufaktur dari negara kolonial, sedangkan mereka menuntuk ekspor
komoditas pertanian dan mineral dengan harga murah. Sehingga dengan cara
seperti itu negara-negara Barat pada masa penjajahan telah mendapatkan
keuntungan yang besar dari negara terjajah. Mereka telah mengambil Surplus
ekonomi dari negara jajahan sebagai negara satelit mereka.
Pada fase kedua, yaitu fase Kemerdekaan
(pemerintahan orde lama), pembangunan yang terjadi di Indonesia belum
menunjukkan perkembangan yang berarti. Hal ini dikarenakan situasi yang belum
stabil paska kemerdekaan Indonesia. Namun pada masa Orde lama, indonesia mulai
membenahi stabilitas keamanan, politik dan ekonmi dibawah pemerintahan Soekarno
(presiden pertama RI). Pembangunan pada masa orde lama masih terfokus pada
peningkatan stabilitas keamanan negara. Sementara untuk pembangunan ekonomi dan
perdagangan serta infrastruktur belum terlihat secara berarti.
Semntara pada fase pemerintahan Orde Baru, program
pembangunan mulai di galakkan oleh Presiden Soeharto ketika itu. Dimulai tahun
1966, dua dekade setelah kemerdekaan, Pemerintahan baru Presiden Soeharto
menerapkan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang pragmatis. Sasaran
utama program pembangunan ketika itu yaitu penurunan tingkat inflasi, penyedian
bahan pangan dan pakaian untuk seluruh penduduk, pembangunan infrastruktur, dan
peningkatan ekspor (Nitisastro, 1993; dalam Salim, 2010:204).
Pembangunan pada fase Pemerintahan Orde baru
ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah Marshall Plan. Berbagai
pembangunan yang dijalankan pemerintah pada masa ini dipengaruhi oleh
negara-negara barat termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara
dominan di dunia paska Perang Dunia ke-II, menjadi pemimpin pembangunan di
dunia. Sehingga Pembangunan di Indonesia
juga mendapatkan pengaruh besar dari AS dan negara Barat lainnya.
Pada pemerintahan Soeharto (orde baru),
pembangunan di Indonesia banyak disokong oleh bantuan dana luar negeri yaitu
bantuan dari negara-negara barat. Dengan perspektif modernisasi, Indonesia
dibawah pimpinan Soeharto mulai menjalankan program pembangunan, baik itu
program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
Aliran bantuan dana dari negara barat membuat Indonesia bisa melakukan berbagai
program pembangunan. Namun disilain, akibat pembangunan yang didnai oleh negara
Barat telah membuat Hutang Luar Negeri Indonesia semakin besar.
Pembangunan Indonesia dengan perpektif
Modernisasi dan juga kontak dengan negara-negara maju telah menciptakan
ketergantungan Indonesia kepada negara tersebut. Arah pembangunan di Indonesia
mendapatkan intervensi dari negara barat. Yang lebih buruk, yaitu relasi yang
terjadi antara Indonesia sebagai negara Dunia Ketiga dengan negara maju telah
mengantarkan keterbelakangan dan kerugian. Hal ini terjadi karena Negara-negara
Barat telah mengambil surplus ekonomi di Indonesia untuk negara mereka dalam
relasi yang tidak seimbang.
Jika dilihat dari perspektif teori
Ketergantungan, menunjukkan bahwa telah terjadi Ketergantungan Negara Indonesia
kepada negara Maju. Ketergantungan tersebut adalah sebagai bentuk relasi yang
timpang antara Indonnesia sebagai Negara Dunia Ketiga dengan negara maju yang
akhirnya menyebabkan ketergantungan bagi salah satu pihak yang kurang memiliki
power. Negara Maju dalam hal ini sebagai negara yang Dominan (superordianat),
sementara Indonesai adalah sebagai negara yang tidak domian (subordinat).
Relasi yang timpang itu membuat Negara maju bisa menguasai dan menintervensi
negara Indonesia sebagai negara yang tidak
memiliki power dan memiliki ketergantungan.
Keterbelakangan (Underdevelopment) yang
Menimpa Indonesai juga bisa dijelaskan
pula dengan model eksploitasi Satelit-Metropolis (a metropilis-stellite
model) dari Konsep Andre Gunder Frank (1969). Model Satelit-Metropolis dari
Frank ini menjelaskan bagaimana mekanisme ketergantungan dan keterbelakangan di
Indonesia sebagai Negara Dunia Ketiga terwujud. Keterbelakangan dan kegagalan
pembangunan di Indonesia berkaitan erat dengan jaringan eksploitasi global
antara masyarakat metropolis dan masyarakat satelit. Dalam hal ini, relasi
antara Indonesia dengan negara maju dilihat sebagai model Satelit-Metropolis,
dimana Negara maju merupakan masyarakat metropolis dan Indonesia adalah
masyarakat satelit. Hubungan Satelit-Metropolis ini terlihat ketika
negara maju (negara barat) membangun industri dan kota-kota di negara Indonesia
dengan maksud untuk memfasilitasi proses pengambilan surplus ekonomi untuk
negara barat. Pembangunan Industri dan kota-kota di Indonesia oleh negara maju
dimulai dengan masuknya investasi asing dan juga bantuan dana pembangunan.
Akibat dari
ketergantungan Indonesia kepada Negara Maju yaitu, negara Indonesia
terhambat dalam pembangunannya, dan yang lebih buruk yaitu terjadinya
pemiskinan negara Indonesai. Sementara bagi Negara Maju, dengan sistem
Ketergantungan dengan model Satelit-Metropolis telah mendatangkan
keuntungan besar karena pengambilalihan surplus ekonomi dari Negara Indonesia.
Pada fase terakhir yaitu fase paska remormasi
tahun 1997, pembangunan semakin berkembang pesat dengan berkembangnya industri,
dan juga berubahnya kota-kota kecil di Indonesia menjadi kota metropolis.
Kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Makasar telah tersulap menjadi kota
metropolis dengan putaran perekonomian yang sangat besar. Secara fisik,
kota-kota metropolis di Indonesia telah berubah menjadi bangunan raksasa beton
yang menjulang tinggi kelangit. Berbagai Industri tumbuh pesat diwilayah
kota-kota di Indonesia.
Pada fase ini, perkemabangan pembangunan yang
pesat membuat wilayah kota tidak lagi menampung Industri. Sehingga yang terjadi
semakin meluasnya industri masuk ke wilayah pedesaan-pedesaan.
Jika dianalisis menggunakan teori
ketergantungan, maka pada tahap paska Reformasi dapat digolongkan dua
ketergantungan besar Negara Indonesia kepada negara maju. Pertama, yaitu ketergantungan Indonesia kepada
negara-negara maju yang dipengaruhi oleh pertumbuhan Industri. Seperti
ketergantungan di fase sebelumnya, pada fase ini industri telah berkembang
lebih pesat dan membuat hubungan Indonesia dengan negara maju tidak bisa
dipisahkan. Meningkatnya investasi asing dengan bentuk pendirian industri
diwilyah negara Indonsia, telah menciptakan transfer surplus ekonomi ke Negara
Maju semakin besar pula.
Proses tersebut diawali dengan adanya pemodal
asing yang melakukan invesasi kenegara Indonesia, yang diharapkan akan mampu
mendorong peningkatan pendapatan nasional dan memberi efek positif kepada
perkembangan ekonomi nasional. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, Negara
Maju ternyata mengambil keuntungan dari Negara Indonesia. Hal ini terlihat dari
beberapa fenomena yaitu kenaikan pendapatan nasional tidak dapat dinikmati oleh
sebagian besar masyarakat Indonesia, namun hanya segelintir pihak yang
memperoleh keuntungan dari hasil eksploitasi.
Kedua, yaitu telah terjadi peningkatan
pertumbuhan perusahaan-perusahaan multi-nasional di Indonesia. Semakin
banyaknya perusahaan multi-nasional membuat sistem ketergantungan antara
Indonesia (sebagai negara pinggiran) kepada Negara maju (sebagai negara pusat)
terus terjadi. Negara yang sebenarnya kaya, pada zaman modern ini harus merana
karena ketidakberdayaan dan ketergantungannya dengan negara maju yang sulit
untuk dilepaskan. Dengan berkembangnya perusahaan multi-nasional, membuat
pengambilalihan surplus ekonomi oleh Negara maju dari negara Indonesia semakin
Besar. Dan dengan semakin kuatnya kekuasaan perusahaan multi-nasional telah
menghambat pembangunan di Indonesia.
IV. PENUTUP
4.1.Kesimpulan
Pembangunan di Negara-Negara Dunia Ketiga
memiliki hubungan erat dengan sejarah Marshall Plan yang dijalankan
Amerika Serikat paska Perang Dunia II. Dengan bantuan dana dari Amerika Serikat
dan Negara barat lainnya, Negara Dunia Ketiga memulai program pembangunan
dengan menerapkan model pembangunan negara maju. Pada tahun 1960-an, perpektif
modernisasi menjadi trend pembangunan negara Dunia Ketiga, termasuk
Indonesia.
Namun, sebagian besar Negara Dunia Ketiga yang
menjalin hubungan dengan Negara Maju, dalam proses pembangunan negaranya banyak
mengalami kegagalan. Menurut teori Ketergantungan, keterbelakangan dan
kegagalan pembangungan di Negara Dunia Ketiga lebih disebabkan oleh faktor
Eksternal. Kegagalan Pembangunan dan Pemiskinan negara Dunia Ketiga, disinyalir
disebabkan karena Negara Dunia Ketiga dalam Proses pembangunannya banyak
melakukan kontak dengan negara maju. Kontak Negara-Negara Dunia Ketiga dengan
Negara Maju inilah yang menyebabkan Ketergantungan Negara Dunia Ketiga dan
membuat negara tersebut gagal dalam pembangunan.
Ketergantungan dan kegagalan Negara Dunia
Ketiga dalam pembangunan, menurut teori ketergantungan adalah sebagai bentuk relasi
yang timpang antara Negara Dunia Ketiga dengan negara maju, yang akhirnya
menyebabkan ketergantungan bagi salah satu pihak yang kurang memiliki power
(Subordinat). Andre Gunder Frank (1969) menjelaskan Keterbelakangan di
Negara-Negara Dunia Ketiga dengan model eksploitasi Satelit-Metropolis
(a metropilis-stellite model). Hubungan Satelit-Metropolis ini terjadi
ketika negara maju (negara barat) membangun industri dan kota-kota di negara
Dunia Ketiga dengan maksud untuk memfasilitasi proses pengambilan surplus
ekonomi untuk negara barat.
Relasi antara Negara Dunia Ketiga dengan
negara maju pada akhirnya telah menciptakan pengambilalihan surplus ekonomi
dari Negara Dunia Ketiga untuk negara barat, dan ketergantungan dan kegagalan
Pembangunan di Negara-Negara Dunia Ketiga Termasuk Indonesia.
4.2.Saran
Hubungan antara Negara Dunia Ketiga dengan
negara maju dalam proses pembangunan Negara Dunia Ketiga, telah menciptakan
pengambilalihan surplus ekonomi dari Negara Dunia Ketiga untuk negara barat,
dan ketergantungan dan kegagalan Pembangunan di Negara-Negara Dunia Ketiga
Termasuk Indonesia. Untuk itu perlu strategi Represif yang benar-benar mampu
menghilangkan ketergantungan Negara Dunia Ketiga kepada Negara Maju. Dengan
begitu akan mampu memperlancar pembangunan Negara Dunia Ketiga dan mampu
mengantarkan kemajuan ekonomi Negara-negara Dunia Ketiga.
Selain itu, sebagi upaya untuk menyusun
strategi yang tepat berkaitan degan pembangunan Negara Dunia Ketiga, maka
diperlukan Kajian lebih mendalam mengenai berbagai permasalahan Pembangunan
yang dihadapi Negara Dunia Ketiga. Selanjutnya hasil kajian yang mendalam
tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh Negara Dunia Ketiga untuk menyusun
rencana pembangunan yang lebih baik dari program pembangunan sebelumnya.
DAFTAR PUSTAKA
Salim, Emil. 2010. Pengalaman
Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro.
Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
Abercrombie, Nicholas, dkk. 2010. Kamus
Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ahimsa dkk, 1990. Perubahan Pola
Kehidupan Masyarakat Akibat Pertumbuhan Industri di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jakarta: Deaprtemen Pendidikan dan Kebudayyaan.
Kasiyanto, M.J. 1994. Masalah dan
Strategi Pembangunan Indonesia. Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya
Nusantara.
Martono, Nanang. 2012. Sosiologi
Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial.
Jakarta: Rajawali Press
Suwarsono & Alvin Y.SO. 2006. Perubahan
Sosial dan Pembangunan: Teori-teori Modernisasi, Depndensi, dan Sistem Dunia.
Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, anggota Ikapi.
